Pemerintah pusat melalui Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera telah menuntaskan penyaluran dana sebesar Rp 10,56 triliun ke berbagai daerah terdampak pada Rabu (6/5/2026). Alokasi anggaran tersebut ditujukan untuk membiayai pemulihan infrastruktur serta fasilitas publik di wilayah Sumatera.
Pengiriman dana dilakukan secara bertahap kepada pemerintah daerah yang memiliki kewenangan penuh dalam mengeksekusi program di lapangan. Berdasarkan laporan dari laman Nasional, seluruh wilayah penerima dipastikan telah mendapatkan akses terhadap modal kerja tersebut guna mendukung pemulihan wilayah secara total.
"Telah ada transfer ke daerah sebesar Rp 10,65 triliun yang sudah diterima semua oleh daerah, dan secara bertahap dan tuntas pada 4 Mei yang lalu," kata Amran, Juru Bicara Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.
Kepastian ketersediaan anggaran ini diharapkan dapat mempercepat pengerjaan proyek fisik yang sempat terkendala administratif. Amran menegaskan bahwa kucuran dana tersebut merupakan modal utama bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan seluruh agenda pembangunan kembali.
"Sudah bisa terlaksana secara maksimal di daerah," kata Amran.
Selain dana infrastruktur utama, pemerintah pusat mengalokasikan tambahan bantuan melalui skema Transfer ke Daerah (TKD). Dana ini secara spesifik diperuntukkan bagi Dana Tunggu Hunian (DTH) yang menyasar tiga provinsi terdampak di Sumatera.
"Itu sudah 100 persen semua diterima oleh daerah di tiga provinsi ya, dan sudah terlihat 100 persen," imbuh Amran.
Mengenai progres pembangunan di lapangan, penyediaan hunian sementara (huntara) tercatat hampir rampung sepenuhnya. Meski hunian tetap memerlukan waktu perencanaan lebih lama, fasilitas hunian sementara dipastikan segera dapat digunakan secara luas oleh masyarakat.
"Hunian sementara sudah 93 persen. Ini sudah hampir tuntas secara keseluruhan ya, karena memang target kita supaya masyarakat semuanya bisa terfasilitasi untuk tinggal di huntara," tutur Amran.
Indikator pemulihan lainnya terlihat pada sektor ekonomi dan kesehatan. Aktivitas perdagangan di pasar-pasar Sumatera Barat telah beroperasi sepenuhnya, sementara wilayah Sumatera Utara dan Aceh masih dalam tahap penyelesaian akhir pada beberapa titik pasar.
"Di Sumut sudah 98,2 persen, di Aceh 89 persen. Tinggal beberapa pasar yang sementara dimaksimalkan untuk bisa ditempati secepatnya," ucap Amran.
Data terakhir menunjukkan bahwa seluruh fasilitas kesehatan yang sebelumnya mengalami kerusakan telah diperbaiki. Rumah sakit dan puskesmas di lokasi terdampak kini dilaporkan sudah mencapai status operasional 100 persen untuk melayani warga setempat.
