Pemerintah Indonesia mulai mengkaji kebijakan pembatasan serta pengetatan pengawasan terhadap warga asing dan pelaku perjalanan internasional dari negara terdampak wabah Ebola pada Minggu (17/5/2026). Langkah antisipasi lintas kementerian ini dilakukan demi meminimalkan risiko penyebaran penyakit menular lintas negara di pintu masuk Indonesia, seperti dilansir dari Media Indonesia.
Rencana pengetatan jalur masuk ini menyusul keputusan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menetapkan status darurat kesehatan global setelah wabah Ebola varian Bundibugyo melanda Republik Demokratik Kongo dan menewaskan 88 orang. Varian virus yang sedang merebak tersebut diketahui belum memiliki vaksin.
Direktorat Jenderal Imigrasi kini tengah memperkuat kewaspadaan dengan menjalin koordinasi bersama Kementerian Kesehatan. Proses pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) serta pengajuan visa dari negara-negara terkait mulai diperketat.
"Sedang kami kaji," ujar Hendarsam Marantoko, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan saat menjawab pertanyaan mengenai rencana pengawasan perjalanan internasional terkait wabah tersebut, Minggu (17/5).
Pihak otoritas imigrasi bergerak cepat dengan mengeluarkan instruksi langsung kepada petugas lapangan agar deteksi dini dapat berjalan optimal di area perbatasan.
"Kami sedang kordinasi dengan Kemenkes perihal tersebut dan secara paralel menginstruksikan kepada jajaran di TPI dan permohonan visa dari negara terkait agar dapat diambil langkah antisipasi," kata Hendarsam Marantoko, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Sebelumnya, upaya penanganan Ebola global diwarnai beberapa peristiwa, termasuk langkah Uganda yang menguji coba vaksin eksperimental untuk strain Sudan setelah adanya kasus kematian. WHO juga sempat mengerahkan tim medis ke Uganda untuk membantu penanganan wabah setelah seorang perawat berusia 32 tahun meninggal dunia akibat terinfeksi virus tersebut.
