Upaya keberangkatan 32 Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga hendak menunaikan ibadah haji tanpa dokumen resmi berhasil digagalkan. Pencegahan ini dilakukan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 15 Mei 2026, seperti diberitakan oleh Nasional.
Seluruh masyarakat Indonesia yang berniat melaksanakan ibadah haji diwajibkan mematuhi aturan legalitas. Penggunaan dokumen penunjang yang sah harus sesuai dengan ketetapan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Arab Saudi.
Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah Suci Annisa memberikan penjelasan mengenai aturan ketat terkait dokumen perjalanan ke tanah suci ini dalam sebuah konferensi pers pada Sabtu (16/5/2026).
ÔÇ£Menggunakan visa selain visa haji untuk tujuan berhaji, termasuk visa ziarah, visa kerja maupun visa kunjungan lainnya, merupakan pelanggaran terhadap regulasi yang berlaku dan berpotensi menimbulkan konsekuensi serius,ÔÇØ ujar Suci.
Konsekuensi hukum yang dihadapi para pelanggar aturan ini dinilai sangat berat. Tindakan nonprosedural tersebut berisiko memicu tindakan tegas dari otoritas keamanan di luar negeri.
Suci menjelaskan, pelanggaran tersebut dapat berujung pada penolakan masuk ke Arab Saudi, deportasi, denda, hingga larangan masuk kembali ke negara tersebut.
Masyarakat diimbau untuk lebih waspada dan selektif terhadap berbagai tawaran perjalanan ibadah. Hal ini penting guna menghindari modus penipuan yang memanfaatkan keinginan masyarakat untuk berhaji secara cepat.
Oleh karena itu, Suci mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran perjalanan haji nonprosedural yang menjanjikan keberangkatan cepat tanpa antrean dan tanpa legalitas resmi.
Legalitas agen perjalanan menjadi faktor krusial yang harus dipastikan oleh setiap calon jamaah. Seluruh tahapan pendaftaran dan keberangkatan sepatutnya melalui jalur yang diakui secara hukum demi keselamatan jamaah.
Ia mengingatkan agar seluruh proses keberangkatan ibadah haji dilakukan melalui jalur resmi pemerintah maupun penyelenggara ibadah haji yang memiliki izin resmi demi menjamin keamanan, kenyamanan, serta perlindungan jamaah selama menjalankan ibadah.
Langkah preventif dan pengawasan di pintu keberangkatan internasional kini semakin diperketat oleh pihak berwenang. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk perlindungan menyeluruh bagi warga negara dari jerat hukum internasional.
ÔÇ£Pemerintah juga terus memperkuat langkah pengawasan dan pencegahan terhadap praktik haji nonprosedural sebagai bagian dari upaya melindungi masyarakat dari potensi kerugian, penipuan, maupun kendala hukum selama berada di Arab Saudi,ÔÇØ tandasnya.
