Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumumkan rencana pemerintah menambah 14.000 kilometer jalur kereta api di Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi pada Rabu (22/4/2026).
Proyek ambisius ini akan dijalankan melalui skema pembangunan jalur baru serta reaktivasi rel yang sudah tidak beroperasi, sebagaimana dilansir dari Detik Finance. AHY menegaskan bahwa pengembangan ini merupakan upaya jangka menengah dan panjang bagi transportasi nasional.
"Kita perlu membangun atau mengembangkan dan mereaktivasi kurang lebih 14.000 km. Dan itu tentu tidak bisa seketika, perlu proses jangka menengah dan jangka panjang. Sehingga harus ada quick wins-nya dan harus ada anggaran yang memadai," kata AHY, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Target penambahan jalur sepanjang 14.000 kilometer tersebut diproyeksikan tuntas secara bertahap dalam kurun waktu 20 tahun ke depan hingga 2045. Saat ini, pemerintah tengah menyusun Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas) terbaru sebagai landasan hukum dan teknis proyek.
Estimasi total biaya yang diperlukan untuk merealisasikan peta jalan infrastruktur ini mencapai Rp 1.200 triliun. Secara matematis, negara membutuhkan alokasi dana sekitar Rp 60 triliun hingga Rp 65 triliun setiap tahunnya untuk memenuhi target tersebut.
"Jika kita ingin menambah, katakanlah tadi 14.000 km dalam sekian tahun ke depan, maka biayanya itu diperkirakan sekitar Rp 1.200 triliun, 20 tahun hingga 2045," jelas AHY, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Terkait pendanaan, skema yang digunakan tidak hanya mengandalkan APBN, tetapi juga melibatkan APBD dan investasi sektor swasta. Pemerintah berupaya mencari sumber pembiayaan kreatif melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
"Sederhananya, jika dibagi 20 tahun, kurang lebih Rp 60-65 triliun harus disiapkan untuk bisa mengembangkan dan memenuhi target ataupun roadmap seperti itu," sambung AHY, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Pemerintah berharap keterlibatan daerah dan investor asing dapat mempercepat pemenuhan target pembangunan rel di luar Pulau Jawa tersebut.
"Tentunya bukan hanya dibebankan pada APBN, tapi juga APBD karena pemerintah daerah harus terlibat langsung. Selain itu, ada juga skema kerja sama antara pemerintah dan swasta, seperti KPBU, termasuk investasi dari luar. Kita harapkan ada sumber-sumber keuangan kreatif lainnya," ujar AHY, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Meski angka triliunan rupiah telah disebutkan, pemerintah menyatakan bahwa nilai tersebut masih berupa perkiraan awal dan akan terus disempurnakan. Tantangan geografis di setiap wilayah pembangunan menjadi variabel utama yang menentukan biaya akhir proyek.
"Tapi ini belumlah hitungan final, kita masih akan menyempurnakan. Karena sekali lagi, membangun dan mengembangkan infrastruktur sangat tergantung pada kondisi geografis daerah yang akan kita kembangkan," pungkas AHY, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
