Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bekerja sama dengan Universitas Indonesia (UI) berencana membangun hunian mahasiswa berskala besar di lingkungan kampus pada Kamis (30/04/2026). Kerja sama ini bertujuan memperluas akses tempat tinggal yang layak dan terjangkau bagi sivitas akademika di Depok, Jawa Barat.
Rencana strategis tersebut mencakup pembangunan International Student Housing di lahan seluas 1,7 hektar di kawasan Stasiun Pondok Cina. Proyek ini diproyeksikan menyediakan kapasitas hingga 4.000 kamar untuk mendukung kebutuhan tempat tinggal mahasiswa yang terus meningkat sebagaimana dilansir dari Kompas.
Rektor UI Heri Hermansyah menjelaskan bahwa universitas juga akan mengembangkan tower hunian bertingkat untuk menambah fasilitas asrama yang sudah ada. Saat ini, UI mengelola sekitar 1.700 kamar asrama dengan tarif sewa yang bervariasi mulai dari Rp 500.000 hingga Rp 2 juta per bulan.
Menteri PKP Maruarar Sirait memberikan catatan khusus terkait desain dan regulasi agar proses pembangunan berjalan efektif sesuai kondisi di lapangan. Ia menekankan bahwa perencanaan harus didasarkan pada riset mendalam terhadap kemampuan para calon penghuni nantinya.
"Kita harus mulai dari mendengarkan calon penghuni, lihat kemauan dan kemampuan calon penghuni dulu, baru kita desain dan bangun. Regulasi juga harus kita lihat, mana yang menghambat harus kita kaji dan perbaiki," kata Maruarar Sirait, Menteri PKP.
Politikus Partai Gerindra ini juga menyarankan agar fasilitas hunian tersebut tidak terbatas bagi mahasiswa saja. Ia mendorong integrasi fasilitas yang dapat menampung dosen serta tenaga kependidikan demi menciptakan ekosistem kampus yang lebih lengkap.
"Mahasiswa juga perlu dilibatkan. Mereka yang akan tinggal di sini, jadi harus kita dengar," kata Maruarar Sirait, Menteri PKP.
Selain proyek asrama, Kementerian PKP melibatkan tim akademisi UI untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan rumah susun (rusun) subsidi di area perkotaan. Maruarar menginginkan adanya rekomendasi kebijakan yang kuat berdasarkan data lapangan dan survei sampling yang akurat.
"Kami butuh masukan tajam dari UI, termasuk survei sampling agar kebijakan yang diambil benar-benar berbasis kondisi nyata di masyarakat," ungkap Maruarar Sirait, Menteri PKP.
Kolaborasi ini akan dilanjutkan dengan pertemuan daring secara rutin antara tim teknis kementerian dan akademisi UI. Langkah tersebut diambil guna memastikan setiap kebijakan perumahan nasional memiliki dasar kajian ilmiah yang kuat sebelum diimplementasikan.
