PT Pelindo tengah mempercepat pembangunan Proyek Strategi Nasional (PSN) New Priok Eastern Access (NPEA) berupa jalan tol di atas laut sepanjang 6,6 kilometer untuk mengurai kelumpuhan lalu lintas di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang terpantau pada Kamis (16/4/2026).
Langkah ini diambil menyusul insiden kemacetan total selama tiga hari pada 16 hingga 18 April 2025 akibat lonjakan volume truk kontainer yang melampaui kapasitas pelabuhan, sebagaimana dilansir dari Megapolitan. Infrastruktur baru ini akan menghubungkan Jalan Tol Cibitung-Cilincing (JTCC) langsung menuju Terminal Kalibaru.
Pengerjaan proyek ini terbagi menjadi dua bagian, di mana Seksi I sepanjang 2,78 kilometer dikerjakan oleh KSO Hutama Karya dan Brantas Abipraya. Sementara itu, Seksi II sepanjang 3,8 kilometer menjadi tanggung jawab PT Pembangunan Perumahan (PT PP) dengan konstruksi mayoritas berupa jalan layang di atas laut.
"Proyek NPEA yang diprakarsai oleh Pelindo, memang salah satu tujuannya untuk mengurai kemacetan di lokasi Jakarta Utara, serta meningkatkan kapasitas logistik khususnya di Pelabuhan Tanjung Priok," ungkap Ikhsan Budi Prasetyo, Project Manager NPEA Seksi II dari PT PP.
Struktur jalan tol tersebut dirancang memiliki lebar 28 meter dengan posisi sekitar 10 meter di atas permukaan laut. Ikhsan menjelaskan bahwa porsi pekerjaan timnya mencakup area darat dan perairan yang menuntut akurasi tinggi dalam pemasangan tiang pancang.
"Yang bagian dari pekerjaan PT. PP kurang lebihnya 3,8 Km. Itu elevated (layang atau di atas laut) sekitar 3 Km dan 800 meternya ada di darat," sambung Ikhsan.
Pihak pengembang memastikan keberadaan tiang pancang di perairan Cilincing tidak akan memutus akses melaut bagi warga setempat. Tersedia dua titik akses khusus dengan lebar 60 meter dan ketinggian hingga 18 meter untuk mengakomodasi kapal besar maupun perahu nelayan.
"Dalam perencanaan kita juga selalu mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan, termasuk di dalamnya alur keluar-masuk bagi teman-teman yang memanfaatkan perairan, terutama di sisi nelayan," ucap Ikhsan.
Selain penyediaan ruang lintasan, PT PP memasang lampu navigasi pada tiang tol dan penanda khusus pada alat konstruksi. Upaya ini bertujuan mencegah kecelakaan laut, seperti kerusakan baling-baling kapal akibat material proyek saat malam hari.
"Ini yang harapannya bisa menjamin selain kapal-kapal nelayan yang kecil, mungkin ada bagang-bagang tangkap yang dimensinya cukup besar tetap bisa keluar-masuk dengan nyaman," jelasnya.
Ikhsan menegaskan bahwa seluruh proses administrasi mulai dari AMDAL hingga perizinan dari pemerintah telah rampung sejak 2023. Sosialisasi intensif juga telah dilakukan kepada koperasi nelayan dan warga di wilayah Cilincing, Kalibaru, serta Marunda sejak Agustus 2025.
"Masukan-masukan dari nelayan pada saat itu adalah agar proyek ini dilaksanakan mengedepankan tentunya keamanan mereka untuk berlayar, dan menyediakan akses yang tidak tertutup bagi mereka untuk bisa keluar dan masuk di bawah konstruksi-konstruksi kita yang sedang berjalan," jelas Ikhsan.
Meski progres terus berjalan, faktor cuaca ekstrem pada awal tahun 2026 sempat menjadi hambatan signifikan bagi para pekerja di lapangan. Angin kencang dan gelombang tinggi selama musim barat memaksa tim konstruksi untuk melakukan penyesuaian jadwal kerja.
"Jadi memang di Januari hingga Februari kemarin kita kena dampak yang cukup besar," tutur Ikhsan.
Dalam pelaksanaannya, proyek ini turut menyerap tenaga kerja lokal dari lingkungan sekitar pelabuhan untuk berbagai posisi teknis dan pendukung. Masyarakat dilibatkan sebagai petugas keamanan, pengatur lapangan, hingga penyedia kebutuhan konstruksi lainnya.
"Memberdayakan masyarakat-masyarakat di sekitar area pekerjaan untuk turut aktif di proyek. Mungkin sebagai tenaga housekeeping, keamanan, flagman yang mengarahkan di area pekerjaan, termasuk pembuatan-pembuatan bagan untuk keperluan konstruksi," jelas Ikhsan.
Di sisi lain, pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengingatkan bahwa keberadaan fisik tol saja tidak cukup jika tarif Tol Cibitung-Cilincing masih dianggap membebani pengusaha logistik. Saat ini, tarif truk golongan IV dan V mencapai Rp 107.500 hingga Rp 136.500, yang memicu sopir kembali ke jalan arteri.
"Karena pada dasarnya kan tol itu dibangun untuk logistik. Namun, dalam kenyataannya tarifnya naik terus sehingga angkutan barang lewat tol juga menghindar," kata Djoko.
Djoko mendorong pemerintah memberikan insentif khusus bagi angkutan barang agar pemanfaatan jalur NPEA nantinya bisa maksimal. Ia juga menyarankan optimalisasi jalur kereta api pelabuhan sebagai alternatif distribusi barang agar beban jalan raya berkurang.
"Kalau memang benar-benar NPEA ini investasi nasional, bisa untuk angkutan barang, harus ada insentif buat angkutan barang. Agar benar-benar ini berdampak positif untuk logistik, selain juga mengurangi kemacetan dari jalan tol yang biasa," jelasnya.
Terkait aspek sosial, Djoko memberikan catatan agar pembangunan infrastruktur ini tidak mematikan ekonomi masyarakat pesisir. Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap dokumen lingkungan agar nelayan tidak kehilangan sumber pendapatan utama mereka.
"Orang-orang yang sudah bermata pencaharian di situ jangan sampai hilang mata pencahariannya. Harus dicarikan jalan keluarnya, bukan menutup mata pencaharian," tuturnya.
