Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi melantik Syafrin Liputo sebagai Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan di Balai Kota Jakarta pada Rabu, 15 April 2026. Langkah ini diambil guna mengisi kekosongan jabatan definitif serta mempercepat penanganan masalah perkotaan di wilayah tersebut.
Pelantikan ini merupakan bagian dari perombakan besar yang melibatkan 11 pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dilansir dari Megapolitan, rotasi ini telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta persetujuan dari DPRD DKI Jakarta.
"Perlu kami sampaikan supaya tidak salah tafsir, dalam pelantikan ini ada 11 yang dilantik," ujar Pramono, Gubernur DKI Jakarta.
Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 385 hingga 388 Tahun 2026. Pramono menegaskan bahwa pengisian jabatan ini bertujuan agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal tanpa hambatan administratif dari status pelaksana tugas.
"Supaya tidak ada PLT dan supaya tidak ada ruang yang memang waktunya pendek, lebih baik kita lakukan secara bersama-sama," kata Pramono, Gubernur DKI Jakarta.
Sejumlah persoalan mendesak kini menanti kepemimpinan Syafrin, terutama terkait banjir yang merendam Kelurahan Pela Mampang dan Jalan Ciledug Raya pada awal April 2026. Selain itu, masalah parkir liar di kawasan Blok M menjadi keluhan warga yang merasa dirugikan oleh pungutan tidak resmi.
"Saya sudah bayar Rp 5.000, ini katanya di sebelah sini enggak bayar, tapi sebelah sini bayar. Bukan masalah uangnya pak, tapi kejujurannya," kata seorang pengunjung, Warga.
Meski penertiban sering dilakukan, keterbatasan informasi mengenai titik parkir resmi membuat masyarakat kerap terjebak praktik pungli. Kurangnya sosialisasi menjadi salah satu faktor utama warga memilih lokasi parkir yang tidak semestinya.
"Kurang tahu kalau itu (tempat parkir resmi). Soalnya tahunya sini saja," ujar Rafael (20), Pengunjung.
Tantangan lain mencakup 104 lapangan padel yang belum memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta penumpukan sampah di TPS Rawajati akibat kendala pengangkutan di Bantargebang. Kondisi ini memicu keterlambatan armada truk yang berdampak langsung pada kebersihan lingkungan warga.
"Iya, ada dampak sekali (Bantargebang longsor). Ini soalnya nungguin truk datang," ujar Mega Wahyu (42), Pengangkut sampah.
Mega mengungkapkan bahwa keterlambatan truk membuat dirinya sering mendapatkan protes dari penduduk setempat. Akibat tumpukan yang mengular, gerobak sampah tidak bisa segera dikosongkan ke tempat pembuangan sementara.
"Warga tuh pada komplain ke saya, ÔÇÿWah kok nggak diambil-ambil?ÔÇÖ," kata Mega Wahyu (42), Pengangkut sampah.
Situasi di TPS Rawajati saat ini dinilai lebih sulit dibandingkan hari-hari biasanya karena antrean yang memanjang. Padahal, ketersediaan truk dan kelancaran alur pembuangan sangat krusial bagi operasional petugas kebersihan di lapangan.
"Enggak pakai ngantre-ngantre biasanya. Asal di sini sampahnya kosong dan truknya ada, pasti lancar," ujar Rian (43), Pengangkut sampah.
