Pasar minyak dunia tampaknya harus bersiap menghadapi kenyataan pahit setelah berakhirnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Meskipun perdamaian nantinya tercapai, aktivitas pengiriman minyak melalui Selat Hormuz diprediksi tidak akan pernah kembali ke level normal seperti sedia kala.
Kondisi ini disebabkan oleh kekhawatiran mendalam para pemilik kapal terhadap risiko keamanan di kawasan Teluk Persia yang bisa meledak kapan saja. Mereka kini jauh lebih waspada dalam mempertimbangkan keselamatan aset dan awak kapal mereka sebelum melintasi jalur tersebut.
Melansir laporan dari CNBC International pada Senin (1/6/2026), kapal-kapal komersial milik negara Barat cenderung enggan melewati Selat Hormuz jika Iran masih memegang kendali penuh di wilayah itu. Ketidakpastian hukum juga menjadi alasan utama di balik keraguan tersebut.
Para pelaku usaha khawatir jika harus berkoordinasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran, mereka justru akan terjerat sanksi yang ditetapkan oleh Amerika Serikat. Situasi ini menciptakan dilema besar bagi kelancaran arus energi global di masa depan.
Skenario ini sangat mengkhawatirkan karena peran Selat Hormuz yang sangat vital dan belum memiliki pengganti yang sepadan. Sebelumnya, kebebasan navigasi di jalur ini hampir tidak pernah mendapatkan tantangan serius dari pihak mana pun.
Kondisi berubah drastis saat Iran memutuskan menutup jalur laut tersebut sebagai reaksi atas konflik dengan Amerika Serikat dan Israel pada akhir Februari lalu. Penutupan ini memicu gangguan pasokan minyak paling signifikan dalam sejarah ekonomi modern.
Tekanan akibat blokade ini akhirnya memaksa Amerika Serikat untuk segera mencari kesepakatan guna menyelamatkan ekonomi dunia dari kehancuran. Teheran pun terlihat memanfaatkan posisi tawar ini untuk memperkuat pengaruh mereka atas selat tersebut dalam setiap negosiasi.
Banyak pemimpin di kawasan Timur Tengah yang kini meyakini bahwa kendali operasional atas Selat Hormuz telah berpindah sepenuhnya ke tangan Iran. Pandangan ini turut diamini oleh tokoh-tokoh penting di bidang keamanan energi internasional.
Amos Hochstein, mantan penasihat senior bidang energi untuk eks Presiden AS Joe Biden, menyatakan bahwa dominasi Iran di selat tersebut akan tetap bertahan. Menurutnya, keyakinan ini sudah merasuk kuat di kalangan pengamat dan pemimpin di wilayah Timur Tengah.
"Tidak peduli apa pun yang terjadi, Iran akan mengendalikan Selat Hormuz dalam waktu dekat. Bahkan tidak penting lagi apa isi dari kesepakatan tersebut. Semua orang di kawasan itu memercayainya," ujar Hochstein dalam keterangannya kepada CNBC.
Volume pengiriman minyak melalui tanker yang terjadi sebelum perang meletus diperkirakan telah menjadi titik puncak yang sulit dicapai lagi. Analisis ini disampaikan oleh Helima Croft, yang menjabat sebagai Kepala Strategi Komoditas Global di RBC Capital Markets.
Croft menilai bahwa setiap penyelesaian konflik yang masih memberikan peran operasional besar bagi Iran akan menghambat arus perdagangan. Akibatnya, volume komoditas yang mengalir melalui jalur air strategis ini dipastikan akan jauh lebih rendah daripada biasanya.
Estimasi menunjukkan bahwa jika Iran memegang kendali penuh, lalu lintas kapal hanya akan pulih sekitar 60% hingga 70% dari level sebelum konflik. Richard Meade, Pemimpin Redaksi Lloyd's List, menyampaikan proyeksi ini dalam sebuah pengarahan baru-baru ini.
Meskipun kondisi ini tidak sampai memicu resesi ekonomi global yang ekstrem, Meade menegaskan bahwa pemulihan total tetap mustahil terjadi. Ia melihat adanya pergeseran fungsi jalur laut dari akses bebas menjadi alat kepentingan politik tertentu.
Situasi ini dianggap Meade jauh lebih berbahaya karena akses masuk ke selat kini sangat bergantung pada keberpihakan politik suatu negara. Hal ini mengancam prinsip dasar kebebasan navigasi internasional yang selama ini dijunjung tinggi oleh dunia perdagangan.
Belajar dari Krisis di Laut Merah
Pengalaman pahit dari krisis geopolitik di Laut Merah menjadi peringatan nyata bahwa stabilitas jalur perdagangan bisa terganggu dalam waktu lama. Serangan kelompok Houthi di Yaman terhadap kapal komersial telah mengubah peta logistik laut secara permanen.
Serangan yang dimulai sejak akhir 2023 tersebut berdampak langsung pada penurunan drastis volume kapal yang melintasi Selat Bab el-Mandeb. Data menunjukkan penurunan aktivitas kapal hingga lebih dari 50% hanya dalam hitungan bulan sejak konflik dimulai.
Berikut adalah rincian penurunan arus lalu lintas kapal selama krisis di Selat Bab el-Mandeb:| Periode Waktu | Rata-rata Jumlah Kapal Harian | Kondisi Jalur Laut |
|---|---|---|
| 19 November 2023 | 75 Kapal | Normal / Sebelum Serangan |
| 30 Januari 2024 | 31 Kapal | Penurunan Drastis / Puncak Krisis |
| Mei 2026 | Belum Pulih Sepenuhnya | Pemulihan Lambat / Risiko Tinggi |
Tabel di atas menggambarkan betapa sulitnya sebuah jalur perdagangan strategis untuk pulih setelah mengalami gangguan keamanan yang berkepanjangan. Hingga dua tahun berselang, arus kapal masih jauh di bawah kapasitas normal mereka sebelum konflik pecah.
Fenomena ini membuktikan bahwa gangguan besar terhadap perdagangan global tidak selalu memerlukan kekuatan militer laut yang sangat besar. Analis risiko maritim dari Lloyd's List, Tomer Raanan, menegaskan bahwa ancaman rudal dan drone sudah cukup untuk melumpuhkan jalur internasional.
Meskipun intensitas serangan mulai mereda, kepercayaan para pemilik kapal tidak bisa kembali dengan instan. Jack Kennedy dari S&P Global Market Intelligence mencatat bahwa jaminan keamanan saat ini belum cukup kuat untuk memulihkan volume lalu lintas ke level tahun 2023.
Kini, pelaku industri pelayaran harus menentukan sikap mereka sendiri terkait kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran. Mereka harus menimbang apakah jaminan keamanan yang diberikan benar-benar mampu melindungi aset mereka dari potensi serangan mendadak.
Gencatan senjata yang ada saat ini mungkin hanya bersifat sementara karena prioritas pemerintahan Donald Trump yang fokus pada akses komersial. Namun, Kennedy memperingatkan bahwa pembersihan jalur dari ancaman ranjau laut akan memakan waktu yang sangat lama.
Selain faktor teknis, ancaman kembalinya peperangan dalam satu tahun ke depan tetap menghantui jika masalah nuklir Iran tidak segera tuntas. Ketegangan ini sangat krusial bagi keamanan nasional Israel yang merupakan salah satu pemicu utama pecahnya konflik ini.
Operator kapal saat ini dihadapkan pada pilihan sulit antara melanjutkan operasional atau menghentikannya demi menghindari kerugian investasi. Risiko terjebaknya kapal di tengah konflik yang meletus tiba-tiba menjadi pertimbangan utama yang sangat fatal bagi bisnis mereka.
Keterbatasan Alternatif Selain Selat Hormuz
Terdapat perbedaan mendasar antara karakteristik Selat Hormuz dengan jalur laut lainnya seperti di Laut Merah. Raanan dan Kennedy menjelaskan bahwa kapal di Laut Merah masih memiliki opsi untuk memutar melalui Tanjung Harapan di Afrika Selatan meskipun lebih jauh.
Berbeda dengan itu, Selat Hormuz adalah jalur buntu yang tidak memiliki rute alternatif laut yang setara bagi pengiriman minyak. Padahal, sekitar 20% pasokan minyak dan gas alam cair (LNG) dunia bergantung sepenuhnya pada jalur sempit ini.
Beberapa langkah mitigasi yang diambil oleh negara-negara Teluk untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz:- Optimalisasi jaringan pipa darat oleh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) menuju terminal di Laut Merah.
- Pembangunan jalur pipa kedua oleh UEA yang direncanakan selesai pada tahun 2027 mendatang.
- Pengalihan sebagian ekspor minyak mentah melalui jalur darat untuk menghindari risiko blokade laut.
- Peningkatan kapasitas terminal ekspor di luar wilayah Teluk Persia guna menjaga stabilitas pasokan.
Meskipun pembangunan pipa-pipa bypass ini memberikan sedikit napas lega, infrastruktur tersebut tidak mampu menggantikan volume penuh Selat Hormuz. Tomer Raanan menekankan bahwa banyak komoditas lain yang tidak bisa dialirkan melalui pipa, seperti LNG.
LNG memerlukan kapal tanker khusus untuk proses distribusi ke pasar internasional, sehingga keberadaan jalur laut tetap tidak tergantikan. Selain itu, komoditas seperti pupuk dan bahan mentah industri lainnya juga sangat bergantung pada akses navigasi di selat tersebut.
Menteri Energi AS, Chris Wright, tetap optimis bahwa kepentingan strategis Selat Hormuz akan berkurang seiring berjalannya waktu. Ia melihat langkah negara-negara Teluk dalam membangun infrastruktur alternatif sebagai kartu mati bagi upaya blokade di masa depan.
Wright menyatakan bahwa meskipun signifikansi jalurnya menurun, peran negara-negara Teluk sebagai produsen energi utama dunia tidak akan pernah pudar. Dunia akan melihat pergeseran rute energi yang lebih beragam dan lebih aman dari gangguan geopolitik satu pihak saja.
