Sektor pariwisata nasional mulai mengantisipasi potensi penurunan pergerakan wisatawan domestik menjelang musim libur sekolah tahun 2026. Tekanan pada daya beli masyarakat serta tingginya harga tiket pesawat menjadi hambatan utama bagi industri perhotelan dan perjalanan saat ini.
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran menjelaskan bahwa wisatawan nusantara merupakan penopang utama industri pariwisata di Indonesia. Berdasarkan data yang dilansir dari Detik Travel, faktor ekonomi sangat menentukan kelangsungan sektor tersebut.
"Kalau kita bicara pariwisata di Indonesia, sebenarnya yang paling penting itu kontribusi perjalanan wisatawan nusantara. Untuk mendorong itu berkembang, yang pertama harus dijaga adalah daya beli masyarakat. Kalau daya belinya rendah tentu perjalanan akan sulit dilakukan," kata Maulana Yusran, Sekretaris Jenderal PHRI.
Maulana menambahkan bahwa akses transportasi udara menjadi kendala krusial mengingat geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Lonjakan tarif penerbangan dan terbatasnya jumlah armada pesawat domestik kini mulai memengaruhi minat bepergian masyarakat.
"Sekarang dengan naiknya harga tiket ini jadi tantangan tersendiri. Belum lagi jumlah armada pesawat untuk perjalanan domestik juga masih terbatas," ujar Maulana Yusran, Sekretaris Jenderal PHRI.
Kenaikan harga tiket terlihat pada rute Jakarta-Surabaya yang menyentuh angka Rp 2.520.000 untuk keberangkatan awal Juni, naik dari posisi Rp 2 jutaan pada awal tahun. Selain itu, kenaikan harga BBM turut membebani biaya perjalanan jalur darat di berbagai wilayah.
"Kalau dalam negeri, perjalanan wisatawan nusantara memang banyak tantangannya. Dengan situasi geopolitik sekarang, yang paling utama itu menjaga daya beli masyarakat," kata Maulana Yusran, Sekretaris Jenderal PHRI.
Data okupansi hotel menunjukkan angka yang lebih rendah pada awal tahun 2026 dibanding tahun sebelumnya, meski sempat terkerek pada Maret akibat momentum Lebaran. PHRI kini memantau secara ketat kondisi pada kuartal II-2026.
"Bulan Maret tahun ini ada kontribusi Lebaran, sementara tahun sebelumnya penuh Ramadan. Kalau Ramadan itu okupansi hotel hampir tidak pernah di atas 40%," kata Maulana Yusran, Sekretaris Jenderal PHRI.
Pihak asosiasi menyatakan tidak ingin bersikap jemawa meski sempat terjadi lonjakan tamu saat musim mudik. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan setelah periode libur panjang tersebut berakhir.
"Nanti kita lihat di kuartal dua bagaimana setelah libur Lebaran lewat. Jadi kita juga tidak boleh terlalu terlena dengan kondisi sekarang," ujar Maulana Yusran, Sekretaris Jenderal PHRI.
Penurunan tingkat hunian kamar hotel sudah mulai dirasakan secara signifikan di wilayah Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sepinya tamu sejak awal tahun hingga April 2026 berdampak pada kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pajak mereka.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram Muhamad Ramayoga menyatakan pemerintah memberikan relaksasi berupa perpanjangan waktu pelunasan bagi pelaku usaha sektor hotel dan restoran.
"Kami berikan waktu satu bulan, setelah itu nanti ada peringatan satu, dua, dan tiga. Ada tahapan-tahapan (peringatannya)," kata Muhamad Ramayoga, Kepala BKD Kota Mataram.
Pemerintah setempat mengimbau para wajib pajak untuk memanfaatkan kebijakan ini guna menyelesaikan tunggakan. Langkah ini diambil untuk memberikan ruang bagi pengusaha di tengah kondisi pasar yang sedang lesu.
"Tidak menutup kemungkinan dengan kondisinya yang sekarang ini ada waktu untuk mereka menyelesaikan itu (tunggakan)," terang Muhamad Ramayoga, Kepala BKD Kota Mataram.
Pergeseran Tren Destinasi
Di sisi lain, agen perjalanan mencatat adanya penurunan permintaan sebesar 20 hingga 25 persen. Direktur Utama PT Bayu Buana Tbk Agustinus Kasjaya Pake Seko menilai kondisi ini dipengaruhi oleh dinamika geopolitik global namun masih lebih stabil dibandingkan masa pandemi.
"Kalau dibandingkan dengan pandemi COVID-19, situasi sekarang masih lebih baik. Permintaan masih ada, meskipun ada penurunan," ujar Agustinus Kasjaya Pake Seko, Direktur Utama PT Bayu Buana Tbk.
Analisis perusahaan menunjukkan bahwa mayoritas konsumen tidak membatalkan rencana perjalanan mereka. Sebaliknya, para wisatawan lebih memilih untuk mengubah jadwal keberangkatan ke waktu yang dinilai lebih kondusif.
"Perkiraan saya sekitar 20-25 persen, dan itu sudah mencakup semua faktor," jelas Agustinus Kasjaya Pake Seko, Direktur Utama PT Bayu Buana Tbk.
Penundaan ini banyak terjadi pada perjalanan menuju kawasan Timur Tengah. Wisatawan memindahkan jadwal keberangkatan mereka ke bulan Juni hingga September 2026.
"Cancellation sebenarnya tidak ada. Yang terjadi adalah reschedule. Jadi perjalanan tetap ada, hanya waktunya yang bergeser," kata Agustinus Kasjaya Pake Seko, Direktur Utama PT Bayu Buana Tbk.
Selain penjadwalan ulang, terjadi pergeseran minat destinasi ke wilayah yang dianggap lebih stabil secara regional. Negara-negara di Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, dan China kini menjadi pilihan favorit bagi wisatawan Indonesia.
"Ada yang berangkat di Juni, bahkan ada yang sampai September. Jadi ini lebih ke shifting waktu, bukan pembatalan total," tambah Agustinus Kasjaya Pake Seko, Direktur Utama PT Bayu Buana Tbk.
Perubahan perilaku ini menandakan masyarakat masih memiliki keinginan kuat untuk berwisata. Namun, aspek keamanan dan kenyamanan waktu menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan perjalanan saat ini.
"Regional destination menjadi lebih favorit sekarang," ungkap Agustinus Kasjaya Pake Seko, Direktur Utama PT Bayu Buana Tbk.
