Keterlibatan kaum perempuan di Indonesia memperlihatkan lonjakan yang amat krusial di bermacam-macam lini, baik pada ranah ketenagakerjaan maupun ranah birokrasi pemerintahan. Dikutip dari Investortrust, situasi ini menyisakan sejumlah persoalan krusial yang mesti dituntaskan bersama, terutama perihal integritas, jaminan perlindungan, hingga sistem penunjang.
Ketua Dewan Audit sekaligus Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sophia Wattimena, menerangkan bahwa kaum hawa saat ini memegang andil yang teramat besar bagi roda pembangunan nasional. Berdasarkan data makro, porsi perempuan menyentuh hampir separuh dari total penduduk tanah air dengan tingkat partisipasi angkatan kerja berada di angka 57%.
ÔÇ£Kontribusinya juga semakin nyata. Sebagai contoh di birokrasi, sekitar 57% ASN (aparatur sipil negara) itu perempuan,ÔÇØ ujarnya dalam acara Peringatan Hari Kartini 2026, Senin (20/4/2026).
Kendati demikian, Sophia menegaskan bahwa hambatan yang membayangi kaum perempuan masih sangat besar, khususnya menyangkut problem beban ganda serta fenomena kekerasan berbasis gender. Sepanjang tahun 2025, laporan yang masuk mencatat ada lebih dari 1.000 kasus kekerasan berbasis gender dengan porsi korban perempuan mendominasi hingga 80%.
ÔÇ£Selain itu, sekitar 46% perempuan masih menghadapi beban ganda sebagai pengelola rumah tambah sekaligus sebagai pencari nafkah utama. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan peran perempuan belum sepenuhnya diiringi dengan sistem dukungan yang memadai,ÔÇØ katanya.
Menghadapi keadaan pelik tersebut, perempuan tidak sekadar dituntut untuk mandiri dan berdaya, namun juga wajib menempati posisi penentu kebijakan yang strategis. Pada titik inilah nilai-nilai moralitas, kemanusiaan, serta keteguhan integritas memegang peranan yang sangat fundamental.
Sophia memaparkan bahwa beragam hasil riset ilmiah membuktikan adanya ikatan kuat antara tingginya keterwakilan perempuan di birokrasi pemerintahan dengan minimnya angka persepsi korupsi, utamanya dalam tatanan sistem yang menjunjung tinggi akuntabilitas.
ÔÇ£Hal ini tercermin dari skor Corruption Index dan Gender Gap Index yang tinggi, yang umumnya menunjukkan kualitas tata kelola yang lebih baik jika pemimpinnya adalah perempuan,ÔÇØ ucap Sophia.
Walakin, indikator berkala di dalam negeri menunjukkan bahwa Indonesia masih memerlukan banyak pembenahan. Angka Indeks Persepsi Korupsi nasional saat ini tertahan pada posisi 34, sebuah perolehan yang berada di bawah garis rata-rata dunia, sedangkan posisi Gender Gap Index Indonesia terdampar di urutan ke-97.
ÔÇ£Menunjukkan masih adanya ruang perbaikan dalam kesetaraan. Tentunya hal-hal ini bisa menjadi refleksi bagi kita di Indonesia,ÔÇØ kata Sophia.
Aspek penunjang lain yang disoroti adalah perolehan Survei Penilaian Integritas Nasional 2025 yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di mana Indonesia meraih skor 72,32 yang menempatkan negara ini ke dalam zona rawan rasuah.
ÔÇ£Ini tentunya menjadi (homework kita bersama bagaimana kita memitigasi hal-hal ini,ÔÇØ ujar Sophia.
