Nunggak Pajak Rp300 Juta, DJP Blokir Rekening Perusahaan Energi Terbaru 2026

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Dua Semarang mengambil langkah tegas dengan memblokir rekening bank milik sebuah perusahaan sektor energi berinisial PT EFI. Tindakan ini dilakukan setelah perusahaan tersebut diketahui memiliki tunggakan pajak yang belum diselesaikan.

Pemblokiran ini merupakan bagian dari aksi penagihan pajak serentak yang dipimpin oleh Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I di Kota Semarang. Kegiatan tersebut telah berlangsung secara intensif sejak Mei 2026 sebagai upaya mengoptimalkan penerimaan negara.

Kepala Seksi Pemeriksaan, Penagihan dan Penilaian KPP Madya Dua Semarang, Nanda Andito, menegaskan bahwa langkah ini diambil demi menjunjung asas keadilan. Menurutnya, tindakan tegas perlu dilakukan terhadap wajib pajak yang tidak patuh untuk menghargai mereka yang sudah taat aturan.

Berdasarkan catatan resmi KPP Madya Dua Semarang, PT EFI masih memiliki utang pajak mencapai Rp300 juta untuk tahun pajak 2023. Angka inilah yang menjadi dasar bagi otoritas pajak untuk melakukan pembekuan akses keuangan perusahaan tersebut.

Prosedur Penagihan Pajak hingga Tahap Lelang

Nanda menjelaskan bahwa pemblokiran rekening bukanlah akhir dari proses penagihan aktif yang dijalankan oleh DJP. Jika perusahaan masih tidak menunjukkan itikad baik untuk melunasi kewajibannya, maka petugas akan melakukan penyitaan aset fisik.

Langkah terakhir dalam alur penagihan ini adalah pelelangan terhadap aset-aset yang telah disita sebelumnya. Hasil dari penjualan lelang tersebut nantinya akan digunakan sepenuhnya untuk menutupi total tunggakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, penyitaan adalah tindakan Juru Sita Pajak Negara (JSPN) untuk menguasai barang milik penanggung pajak. Barang-barang tersebut berfungsi sebagai jaminan atas utang pajak yang belum dibayarkan kepada negara.

Dalam praktiknya, Juru Sita Pajak akan melakukan penelusuran mendalam untuk menemukan aset yang sah untuk dijadikan objek sita. Aset yang dibidik mencakup berbagai jenis harta, baik yang bersifat likuid maupun fisik.

Daftar aset yang dapat dijadikan objek sita oleh otoritas pajak:

• Barang bergerak seperti kendaraan bermotor, perhiasan, dan uang tunai.
• Simpanan perbankan berupa deposito, saldo rekening koran, tabungan, dan giro.
• Instrumen investasi seperti saham, obligasi, piutang, hingga penyertaan modal.
• Aset tidak bergerak seperti tanah, bangunan, serta kapal dengan ukuran tertentu.

Juru Sita Pajak Negara, Abiyanto, menyatakan bahwa seluruh proses penyitaan akan didokumentasikan secara resmi. Petugas akan melakukan penyegelan dan menuangkan rincian barang sitaan ke dalam berita acara pelaksanaan sita sesuai prosedur hukum.

Pendekatan Persuasif Sebelum Tindakan Tegas

Perlu dicatat bahwa pemblokiran rekening tidak dilakukan secara tiba-tiba tanpa peringatan sebelumnya. DJP memastikan telah melakukan berbagai langkah persuasif agar wajib pajak mau melunasi utangnya secara sukarela.

Sesuai aturan yang berlaku, Juru Sita Pajak diwajibkan mengedepankan negosiasi sebelum masuk ke tahap penagihan aktif. Namun, jika upaya dialogis tersebut tidak membuahkan hasil, maka tindakan paksa seperti pemblokiran harus dilaksanakan.

Selain pemblokiran dan penyitaan, DJP juga memiliki instrumen hukum lain untuk menghadapi wajib pajak yang tidak kooperatif. Beberapa di antaranya meliputi tindakan pencegahan bepergian ke luar negeri hingga penyanderaan atau gijzeling.

Langkah-langkah tersebut didasarkan pada mandat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kepatuhan perpajakan demi keberlangsungan pembangunan nasional.

Tabel di atas merangkum alur tindakan yang dilakukan otoritas pajak dalam menangani wajib pajak yang memiliki tunggakan. Setiap tahapan memiliki dasar hukum yang kuat dan dilakukan secara transparan oleh petugas berwenang.