Pemimpin Hizbullah Naim Qassem secara tegas menolak adanya negosiasi langsung antara Lebanon dan Israel pada Senin, 27 April 2026. Penolakan ini muncul di tengah eskalasi serangan militer Tel Aviv ke wilayah Lebanon dalam beberapa pekan terakhir sebagai balasan atas serangan rudal Hizbullah.
Dilansir dari Kompas, ketegangan ini dipicu oleh serangan balasan Hizbullah pasca-tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, pada 28 Februari 2026. Meskipun gencatan senjata 10 hari telah diumumkan sejak 17 April, pihak Lebanon melaporkan bahwa Israel berulang kali melanggar kesepakatan tersebut.
Naim Qassem menegaskan posisi organisasi yang dipimpinnya melalui sebuah pernyataan resmi yang dikutip Anadolu Agency. Ia menyatakan bahwa Hizbullah secara kategoris menolak proses dialog langsung tersebut dan memilih untuk terus melakukan perlawanan defensif tanpa menyerahkan persenjataan mereka.
"Dalam suasana pengorbanan dan martabat serta kekalahan musuh ini, otoritas (Lebanon) terburu-buru melakukan konsesi gratis yang memalukan dan tidak perlu, yang satu-satunya pembenarannya adalah penyerahan diri," kata Naim Qassem, Pemimpin Hizbullah.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi kritik tajam terhadap pemerintah Lebanon yang sebelumnya telah melakukan dua putaran pembicaraan langsung dengan pihak Israel di Washington, Amerika Serikat. Pertemuan itu tercatat sebagai komunikasi langsung pertama antar kedua negara dalam kurun waktu 43 tahun.
"Titik masuk dan solusinya adalah mencapai lima poin sebelum hal lain," sambung Naim Qassem, Pemimpin Hizbullah.
Lima syarat utama yang diajukan mencakup aspek militer, teritorial, hingga kemanusiaan. Hizbullah menuntut penghentian total agresi Israel di seluruh dimensi, termasuk penarikan mundur pasukan dari wilayah pendudukan dan rekonstruksi pasca-perang.
"Menghentikan agresi di darat, laut, dan udara, penarikan Israel dari wiayah pendudukan, pembebasan tahanan, kembalinya penduduk ke semua desa dan kota mereka, serta rekonstruksi," tutur Naim Qassem, Pemimpin Hizbullah.
Selain tuntutan terhadap Israel, Qassem juga memberikan peringatan keras kepada pemerintah Lebanon agar tidak mengabaikan kedaulatan negara demi konsesi sepihak. Ia mendesak otoritas setempat untuk kembali mengacu pada kesepakatan internal yang telah ada.
"Otoritas ini tak dapat berkuasa, sementara mereka mengabaikan hak-hak Lebanon, menyerahkan tanah, dan menghadapi rakyatnya yang menentang," sambung Naim Qassem, Pemimpin Hizbullah.
Pemimpin Hizbullah tersebut menekankan pentingnya persatuan nasional yang berlandaskan pada konsensus rakyat. Ia berharap pemerintah tidak bertindak sebagai otoritas faksi dalam menghadapi konflik yang sedang berlangsung.
"Sehingga mereka bukan otoritas faksi, tetapi otoritas rakyat, berdasarkan konsensus yang membentuk Kesepakatan Taif, yang mendasari konstitusi kita saat ini," ujar Naim Qassem, Pemimpin Hizbullah.
Situasi diplomatik saat ini masih berkembang setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi adanya kesepakatan perpanjangan gencatan senjata selama tiga pekan. Keputusan tersebut diambil setelah berakhirnya putaran kedua pembicaraan antara perwakilan Lebanon dan Israel.
