Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menanggapi kasus dugaan pencabulan terhadap puluhan santri di Pondok Pesantren Ndholo Kusumo, Pati, Jawa Tengah, yang melibatkan pendiri pesantren tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan Muhaimin saat membuka agenda Temu Nasional Pondok Pesantren di Grand Mercure Hotel Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Senin (18/5/2026), sebagaimana dilansir dari Nasional.
Tersangka dalam kasus ini adalah Kiai Ashari (51), yang ditangkap oleh tim gabungan Polresta Pati dan Polda Jateng di Wonogiri pada Kamis (7/5/2026) setelah sempat melarikan diri.
Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa pelaku tindakan kriminal di lembaga pendidikan agama tersebut tidak mencerminkan sosok pemuka agama yang sebenarnya.
"Tapi saya berani menyatakan, apa yang terjadi di Pati, apa yang terjadi di Jawa Barat, bukan kiai yang sesungguhnya. Dukun macak kiai, kira-kira gitu. Dukun berkedok kiai," kata Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB.
Selanjutnya, Muhaimin mengimbau para orang tua dan masyarakat agar lebih selektif dan waspada terhadap tawaran program pendidikan gratis yang mencurigakan.
"Kepada masyarakat, jangan mudah percaya dengan istilah mondok gratis, dengan istilah tanpa biaya tapa dilakukan pengecekan," jelas Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB.
Guna mengatasi maraknya kekerasan fisik maupun seksual di lingkungan pesantren, Muhaimin kini telah melakukan koordinasi intensif dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Menurutnya, penanganan masalah ini memerlukan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat karena pemerintah tidak dapat bekerja sendirian.
"Kita antisipasi supaya tidak terjadi dukun ngaku kiai, gitu-gitu berat itu. Pencari sumbangan ngaku pesantren itu banyak. Mari kita bareng-bareng kepada semua pihak, seluruh masyarakat kalau melihat ketidakberesan jangan diam, segera laporkan," ucap Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB.
Sebagai langkah konkret, Muhaimin mendesak pemerintah daerah untuk segera menyediakan saluran komunikasi khusus demi memudahkan para korban melapor.
"Insya Allah Polri dan kita semua akan mengawal. Kepada semua pemerintah daerah saya berharap betul buka hotline, buka hotline. Buka hotline sehotline-hotlinennya," jelas Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB.
Sementara itu, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah mengambil tindakan tegas dengan mencabut izin operasional Pondok Pesantren Ndholo Kusumo sejak 5 Mei 2026.
Meski izin operasional telah dicabut, Kanwil Kemenag Jawa Tengah memastikan proses pembelajaran dan hak pendidikan bagi puluhan santri yang terdampak tetap dilanjutkan melalui skema khusus.
