Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyoroti lemahnya sistem keselamatan transportasi nasional yang dinilai baru merespons setelah kecelakaan terjadi, bukan berfokus pada pencegahan sejak dini.
Kondisi tersebut dinilai sebagai bukti abainya negara terhadap perlindungan publik di jalan raya, seperti dilansir dari Media Indonesia.
Dewan Penasihat MTI, Djoko Setijowarno, mengungkapkan bahwa rata-rata lebih dari 100 orang meninggal dunia setiap hari akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia.
"Rata-rata lebih dari 100 orang meninggal setiap hari akibat kecelakaan di Indonesia, terutama di jalan raya. Ini bukan dari satu tragedi besar yang viral, tapi akumulasi kecelakaan harian yang kerap terabaikan," ujarnya, Jumat (29/5).
Djoko menambahkan bahwa angka korban yang terus menanjak membuktikan belum adanya perbaikan signifikan dari pemangku kebijakan.
"Justru, pelan-pelan terjadi peningkatan," tegas Djoko.
Evaluasi menyeluruh kini mendesak dilakukan menyusul rentetan peristiwa, termasuk tragedi kereta di Bekasi Timur yang melibatkan KRL, taksi, dan KA Argo Bromo.
"Ini mencerminkan belum adanya perbaikan signifikan dalam keselamatan transportasi jalan di Indonesia. Pencegahan lebih murah daripada penanganan setelah kecelakaan," kata Djoko.
Data BPS 2025 menunjukkan tingginya ketergantungan publik pada transportasi, dengan catatan ratusan ribu penumpang kereta harian, lebih dari 300 ribu armada bus, dan 145 juta sepeda motor.
Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Kepala KNKT Soerjanto Tjahjono mengakui proses investigasi kecelakaan Bekasi Timur saat ini baru mencapai tahap penyusunan data awal.
"Presentasi saat ini hanya berisi data faktual, tidak ada analisis dan tidak ada kesimpulan terhadap penyebab terjadinya kecelakaan." kata Soerjanto Tjahjono, Kepala KNKT.
Sistem mitigasi risiko di Indonesia juga mendapat kritik dari organisasi perlindungan konsumen karena dianggap terlalu membebankan faktor keselamatan pada perilaku pengguna jalan.
"Perlu rekayasa teknis yang berdimensi keselamatan untuk menekan risiko fatalitas," ujarnya Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia, Tulus Abadi.
Komisi V DPR kini menuntut adanya evaluasi total terhadap sistem keselamatan transportasi nasional.
Ketua Komisi V DPR, Lasarus, menegaskan bahwa perbaikan menyeluruh harus segera dieksekusi begitu kelemahan sistem ditemukan agar tragedi serupa tidak terus berulang di masa mendatang.
