Ketua MPR RI Ahmad Muzani memutuskan untuk mengulang pelaksanaan final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat menyusul terjadinya polemik penilaian dewan juri pada Rabu (13/5/2026). Langkah ini diambil sebagai bentuk evaluasi menyeluruh atas kekeliruan teknis dalam kompetisi tersebut.
Keputusan tersebut diambil setelah tim juri menyalahkan jawaban salah satu peserta, meski tim lain memberikan jawaban yang identik namun tetap dianggap benar. Dilansir dari Nasional, pimpinan MPR RI secara resmi menyampaikan permohonan maaf atas insiden yang memicu protes tersebut.
"Lomba Cerdas Cermat di tingkat Kalimantan Barat yang final akan kita lakukan ulang pada waktu yang akan segera diputuskan secepatnya," kata Ketua MPR RI, Ahmad Muzani.
Muzani menjelaskan bahwa keputusan pengulangan ini didasari atas pengakuan adanya kekhilafan dalam proses penyelenggaraan di lapangan. Pihaknya memahami adanya keterbatasan yang terjadi selama sesi final berlangsung.
"Dalam kasus Kalimantan Barat, kami mengucapkan terima kasih dan kami semuanya memahami ada kekurangan, ada keterbatasan, ada kekhilafan dalam penyelenggaraan itu," ujar Muzani.
Terkait desakan agar tim penilai meminta maaf secara langsung, Muzani menegaskan bahwa pernyataan kelembagaan sudah cukup mewakili seluruh pihak terlibat. Hal ini dikarenakan agenda tersebut merupakan program resmi lembaga, bukan individu.
"Ya, di lembaga MPR kan sudah disampaikan oleh Sekjen. Salah satu pimpinan kita juga sudah menyampaikan permohonan maaf. Jadi itu sudah mewakili keseluruhan termasuk juri, karena ini adalah kegiatan lembaga, bukan kegiatan orang perorang," kata Muzani.
Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah menampik adanya unsur kesengajaan atau keberpihakan juri kepada salah satu sekolah. Menurutnya, kegaduhan tersebut murni akibat kendala pada sistem pengeras suara dan kendala teknis lainnya.
"Tidak, tidak, tidak. Itu tidak ada. Kita selalu mencoba juri itu semuanya tidak ada keberpihakan, tidak ada jadi yang disampaikan itu clear tidak ada," ujar Siti.
Siti menambahkan bahwa evaluasi mendalam sedang dilakukan terhadap regulasi perlombaan dan fasilitas pendukung. Pihak kesekretariatan juga telah memanggil juri terkait untuk memberikan klarifikasi resmi.
"Itu adalah kendala teknis. Jadinya memang ada beberapa hal yang mungkin saya tidak mengungkapkan lebih jauhnya, karena ada beberapa aturan-aturan gitu kan. Yang akhirnya mungkin kendala teknis sound dan lain-lainnya itu yang kita akan juga evaluasi," kata Siti.
Sebagai konsekuensi, MPR RI menjatuhkan sanksi berupa penonaktifan juri yang bertugas pada lomba tahun 2026. Para juri yang berstatus aparatur sipil negara juga terancam sanksi administrasi kepegawaian sesuai ketentuan BKN.
"Sanksi untuk juri adalah salah satunya yang sudah disampaikan juga, menonaktifkan dalam kegiatan lomba Cerdas Cermat di tahun 2026 ini ya. Jadi itu sudah disampaikan, itu sanksinya diberikan,ÔÇØ kata Siti.
MPR RI berencana mengganti seluruh komposisi juri dengan unsur independen yang berasal dari kalangan akademisi dan dinas terkait. Langkah ini diambil guna menjamin netralitas dalam pelaksanaan ulang kompetisi mendatang.
"Unsur akademisi. Unsur dinas, akademisi, itu yang akan kita ambil," ujar Siti Fauziah.
Di sisi lain, para siswa dari SMAN 1 Pontianak yang terdampak polemik ini telah bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Salah satu peserta, Josepha Alexandra, mengungkapkan bahwa mereka mendapatkan arahan khusus mengenai kemampuan berbicara di publik.
"Tadi kami diberi motivasi dan tips dan trik juga bagaimana caranya nanti untuk ber-public speaking atau untuk berdebat di muka umum," ucap Ocha.
Ocha mengaku terkejut karena aksi protes yang ia lakukan bersama timnya di panggung perlombaan mendapatkan perhatian luas di tingkat nasional. Ia memberikan apresiasi atas besarnya dukungan publik terhadap timnya.
"Saya dan tim sebenarnya tidak menyangka bahwa atensinya bisa sebesar ini dan video yang tersebar juga booming," katanya.
