Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi menghasilkan pendapatan melalui skema perdagangan karbon internasional. Peluang tersebut muncul karena ekosistem rantai pasok lokal yang diterapkan pada Senin (15/12/2025) dinilai memiliki jejak karbon yang rendah.
Dadan menjelaskan bahwa penilaian tersebut berasal dari analisis ahli perdagangan karbon asal Amerika Serikat yang menyebut pola Satuan Pelayanan Pelayanan Gizi (SPPG) sangat efisien. Dilansir dari Investortrust, sistem yang mengutamakan bahan baku dari wilayah sekitar ini mampu menekan emisi gas buang secara signifikan.
"Tadi malam saya didatangi oleh satu ahli dari Amerika terkait dengan carbon trading Pak. Saya juga gak nyangka. Ternyata pola yang dikembangkan oleh Badan Gizi terkait dengan locallity, dengan ada SPPG, dan kemudian ada ahli gizi di setiap SPPG, dan kemudian produknya produk lokal, kesukaan masyarakat lokal, rupanya secara ekosistem itu dinilai termasuk yang menghasilkan carbon footprint rendah," tutur Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional.
Optimalisasi potensi ekonomi dari aspek lingkungan ini menjadi nilai tambah bagi program nasional tersebut. Dadan menegaskan bahwa dunia internasional memiliki ketertarikan besar terhadap model distribusi pangan yang berbasis pada kearifan dan sumber daya lokal di Indonesia.
"Kemungkinan bisa di-monetize oleh dunia internasional terkait program di Badan Gizi Nasional karena locallity-nya tersebut," kata Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional.
Selain manfaat lingkungan, program ini diklaim berperan dalam menjaga stabilitas harga komoditas pangan di tingkat daerah. Pengadaan bahan baku dalam jumlah besar oleh SPPG menciptakan permintaan yang stabil bagi para produsen lokal, seperti petani dan peternak di wilayah operasional.
"Betapa masifnya makan bergizi sudah dirasakan masyarakat banyak petani-petani, pemuda-pemuda, sudah mulai beraktivitas di daerah masing-masing-meningkatkan produktivitas wilayah," ucap Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional.
Berdasarkan laporan terkini, terdapat 17.555 SPPG yang tersebar di 7.022 kecamatan pada 38 provinsi di seluruh Indonesia. Fasilitas ini melayani total 50,39 juta penerima manfaat dengan cakupan nasional pembentukan SPPG telah mencapai 59 persen.
"Sebaran SPPG terbanyak di Jawa Barat mencapai 3.996 SPPG. Persentase kuota SPPG tertinggi di DI Yogyakarta yang sudah mencapai 87%, diikuti Jawa Tengah 83%, dan Lampung 81%" ucap Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional.
Penyerapan tenaga kerja dari program ini tercatat mencapai 741.985 orang dengan dukungan 41.389 pemasok. Jaringan pemasok ini melibatkan berbagai elemen ekonomi kerakyatan untuk memastikan kelancaran distribusi makanan setiap harinya.
"Tenaga kerja yang terlibat 741.985 orang dengan total supplier 41.389," kata Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional.
Mitra pemasok tersebut terdiri dari 5.000 koperasi, 569 BUMDes, 19.246 UMKM, serta 16.351 pemasok perorangan. Dadan menambahkan bahwa terdapat peran aktif dari kelompok usaha tertentu dalam memperkuat rantai pasok nasional ini.
"Terdapat juga Koperasi Merah Putih, 22 Koperasi Merah Putih ikut terlibat menjadi supplier," ujar Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional.
