Praktik pemberangkatan jemaah haji secara nonprosedural atau ilegal kembali menjadi perhatian serius pihak otoritas. Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta baru-baru ini mengungkap dua skema utama yang kerap digunakan untuk mengelabui petugas di lapangan.
Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Soekarno-Hatta, Jerry Prima, memberikan penjelasan mendalam mengenai temuan tersebut pada Sabtu, 30 Mei 2026. Menurutnya, terdapat pola terencana yang dilakukan oknum agen perjalanan untuk meloloskan calon jemaah tanpa izin resmi.
Dua Modus Utama Keberangkatan Haji Ilegal
Berikut adalah rincian mengenai dua modus manipulasi dokumen yang ditemukan oleh petugas Imigrasi di lapangan:
- Kamuflase Perjalanan Wisata: Calon jemaah berpura-pura melakukan perjalanan liburan ke negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura atau Malaysia. Namun, setelah sampai di negara transit tersebut, mereka akan melanjutkan penerbangan menuju Jeddah atau Madinah untuk beribadah haji tanpa izin resmi.
- Penyalahgunaan Visa Kerja (Visa Amil): Skema ini melibatkan penggunaan Visa Amil Work yang seharusnya diperuntukkan bagi tenaga kerja asing dengan sponsor resmi dan izin tinggal (iqamah). Faktanya, visa kerja ini justru disalahgunakan oleh para jemaah hanya untuk sekadar masuk ke Arab Saudi guna melaksanakan ibadah haji.
Jerry menekankan bahwa penggunaan visa kerja untuk berhaji sangat berisiko tinggi bagi keselamatan dan status hukum para jemaah. Hal tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap aturan keimigrasian yang berlaku di Arab Saudi dan Indonesia.
Sistem Deteksi dan Pengawasan Penumpang
Keberhasilan dalam memetakan modus ini merupakan hasil dari kolaborasi intensif antara berbagai instansi terkait. Pihak Imigrasi bekerja sama dengan Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, serta kepolisian untuk memperketat pengawasan.
Dalam operasionalnya, petugas Imigrasi kini mengandalkan teknologi profiling penumpang yang sangat akurat untuk mendeteksi potensi pelanggaran. Sistem ini memungkinkan analisis data dilakukan bahkan sebelum calon penumpang melakukan proses lapor diri atau check-in di bandara.
Selain profiling, Imigrasi juga menerapkan mekanisme pemantauan khusus yang disebut sebagai Subject of Interest (SOI). Sistem ini berfungsi sebagai basis data bagi individu-individu yang sebelumnya pernah terindikasi melakukan upaya keberangkatan secara ilegal.
Ketika paspor milik individu yang masuk dalam daftar SOI dipindai, sistem akan secara otomatis memberikan peringatan atau alert kepada petugas di konter. Langkah ini menjadi garda terdepan dalam mencegah keberangkatan jemaah yang tidak memiliki dokumen perjalanan yang sesuai.
Penurunan Angka Pelanggaran dan Tindak Lanjut Hukum
Setiap temuan pencegahan di bandara akan langsung dikoordinasikan dengan aparat kepolisian, khususnya Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Penyelidikan lebih lanjut dilakukan untuk memburu jaringan travel ilegal yang mengorganisir keberangkatan tersebut secara tersembunyi.
Data statistik pencegahan haji nonprosedural selama periode musim haji 2026 adalah sebagai berikut:
| Kategori Data | Keterangan |
|---|---|
| Periode Pencegahan | 18 April – 15 Mei 2026 |
| Total Jemaah Dicegah | 89 Orang |
| Rincian Gender | 40 Laki-laki dan 49 Perempuan |
| Perbandingan Tahun Lalu | Menurun drastis dari 721 orang |
Tabel di atas menunjukkan efektivitas pengawasan yang dilakukan serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tidak menggunakan jalur ilegal. Penurunan angka dari 721 orang di tahun lalu menjadi hanya 89 orang merupakan pencapaian yang signifikan bagi otoritas bandara.
Jerry menyimpulkan bahwa tren positif ini mencerminkan masyarakat mulai memahami risiko hukum dan potensi penipuan yang mengintai. Pihak Imigrasi berkomitmen untuk terus memperketat pengawasan demi melindungi warga negara dari sindikat haji ilegal.
Ke depannya, integritas sistem keberangkatan akan terus dijaga agar kasus serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. Sosialisasi mengenai prosedur haji yang resmi juga terus digalakkan agar masyarakat tidak mudah tergiur tawaran instan yang melanggar hukum.
