Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo resmi membentuk satuan tugas khusus untuk mengakselerasi pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di berbagai wilayah Indonesia. Langkah strategis ini diambil usai Dody melakukan tinjauan langsung ke SR Wonosobo pada Jumat (15/5/2026).
Satuan tugas tersebut akan dikelola secara terpadu oleh berbagai direktorat jenderal di bawah naungan Kementerian PU. Berdasarkan laporan dari Detik Finance, pembentukan tim ini bertujuan memastikan target pembangunan infrastruktur pendidikan nasional tetap berada pada jalurnya.
"Kalau satgas ini dibentuk sebenarnya khusus untuk sekolah rakyat sih," jelas Dody di Desa Candiyasan, Kecamatan Kertek, Wonosobo, usai meninjau SR Wonosobo, Jumat (15/5/2026).
Data kementerian mencatat terdapat total 93 unit sekolah rakyat di seluruh tanah air yang menjadi fokus utama kerja satgas. Prioritas pengerjaan diarahkan pada sekolah-sekolah yang pembangunannya saat ini masih mengalami keterlambatan.
"Satu menyelesaikan 93 ini yang belum selesai, yang masih tertinggal ya. Tinggal mungkin sekitar 20-an kali, ya," sebut Dody.
Dody menegaskan bahwa proses lelang proyek harus segera dilaksanakan pada tahun 2026 bagi lahan yang sudah dinyatakan siap. Pemerintah menargetkan seluruh proyek pembangunan fisik sekolah tersebut dapat diselesaikan sepenuhnya pada bulan Desember 2026.
"Terus kita harus percepatan juga di 2026 ini harus mulai tender karena ada beberapa sekolah rakyat yang ditargetkan selesai di Desember. Yang sudah lahannya siap nggak ada masalah segera tender," terangnya.
Pembentukan satgas ini juga dilatarbelakangi oleh evaluasi internal terhadap kinerja Direktorat Jenderal Perencanaan Strategis. Dody menilai penumpukan beban kerja pada satu unit kerja tersebut mengakibatkan pelaksanaan program prioritas menjadi tidak maksimal.
"Jadi satgas itu karena saya melihat dan saya kecewa dengan kinerja Direktorat Jenderal Perencanaan Strategis kan. Jadi masalahnya gini loh. Ini namanya juga Perencanaan Strategis kan. Jadi semua program prioritas pemerintah tumplek-blek di sini gitu," ungkap Dody.
Kementerian mencatat banyak program besar seperti pembangunan rumah sakit hingga sarana pendidikan lainnya yang dikelola oleh direktorat yang sama. Hal inilah yang mendasari perlunya pembagian tugas melalui satgas khusus sekolah.
"Apa aja coba? SR di situ, SPPG di situ, banyaklah. Pokoknya bangun rumah sakit di situ, bangun sekolah di situ, pokoknya program pemerintah tumplek-blek di situ. Tapi masalahnya kok cara kerjanya begitu," lanjut Dody.
Secara operasional, satgas ini akan melibatkan sinergi dari sektor sumber daya air, cipta karya, hingga bina marga untuk mempercepat pengerjaan fisik di lapangan. Koordinasi lintas lembaga pun tetap terbuka dilakukan guna mendukung pemenuhan fasilitas rakyat tersebut.
"Satgas itu akhirnya diampu oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Jadi, satgas ini semua yang terkait di situ semua. Ada sumberdaya air, ada ada cipta karya, ada bina marga, semua di situlah. Bahkan kalau diperlukan, saya bisa bicara dengan misalnya dengan TNI, misalnya," pungkas Dody.
