Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah melakukan evaluasi mendalam terhadap proyek pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia. Program infrastruktur pendidikan ini dilaporkan mengalami keterlambatan dari target waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.
Meski menghadapi kendala jadwal, dilansir dari Suara, Menteri PU Dodi Hanggodo tetap menyatakan optimisme tinggi. Pihaknya menargetkan sebagian besar unit bangunan dapat rampung seluruhnya sebelum memasuki tahun ajaran baru pada Juni 2026.
Langkah taktis kini diambil dengan memperketat pengawasan harian di lapangan untuk mendorong percepatan pembangunan. Data pemantauan fisik mencatat bahwa rata-rata progres pengerjaan per 20 Mei 2026 sudah hampir menyentuh angka 60 persen.
"Sekolah rakyat insyaallah selesai, Bu, di Juni 2026. Memang kalau melihat progres harian, saya sekarang memantaunya hari per hari. Jadi per kemarin itu 20 Mei sudah rata-rata sudah 58 persen," kata Dodi di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Laju pertambahan pembangunan di setiap titik lokasi menunjukkan variasi yang berbeda. Beberapa wilayah menunjukkan tren positif dengan kenaikan volume pekerjaan berkisar antara 1 hingga 2 persen setiap harinya.
"Jadi per hari itu ada yang progresnya 1 persen, ada progres harian 1,5 sampai 2 persen. Dengan begitu ya kira-kira sih dan sekarang sih sudah per kemarin sore jam 4 sore sudah 59 persen. Jadi insyaallah lah di Juni selesai," ujarnya.
Menteri PU menyayangkan keterlambatan ini karena dinilai berada di luar perencanaan awal. Menurutnya, hambatan tersebut semestinya bisa diantisipasi oleh Direktorat Jenderal Prasarana Strategis yang didukung oleh tim profesional.
"Harus diakui memang pembangunannya agak di luar prakiraan saya sebetulnya, karena dengan komposisi profesional yang ada di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, harusnya keterlambatan seperti sekarang ini seharusnya tidak boleh terjadi," kata dia.
Guna mengatasi hambatan, kepemimpinan kementerian memilih untuk terlibat langsung dalam peninjauan proyek di daerah-daerah. Respons ini diambil guna memetakan masalah sekaligus merumuskan solusi cepat di lokasi pengerjaan.
"Tapi ya yang sudah ya sudahlah. Berkat dari itu kemudian beberapa orang harus saya ganti dan saya harus turun tangan langsung untuk memantau. Bukan hanya memantau, tapi memberikan solusi lainnya," ucapnya.
Kebijakan baru juga diterapkan kepada seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di tiap wilayah kerja. Mereka kini diwajibkan menyetorkan laporan perkembangan fisik secara berkala setiap sore hari.
"Tiap jam 4 sore itu semua Pejabat Pembuat Komitmen di tiap titik itu harus melaporkan progres fisiknya," kata Dodi.
Berdasarkan pemetaan kementerian, area dengan capaian progres terendah saat ini berada di Sintang, Cilacap, Dharmasraya, Lampung Utara, dan Brebes. Sebaliknya, wilayah seperti Sragen, Semarang, Bengkulu, Ogan Komering Ilir (OKI), dan Medan mencatatkan progres tertinggi.
Aparatur kementerian memproyeksikan sebagian besar paket pekerjaan Sekolah Rakyat ini akan selesai tepat waktu secara simultan.
"Feeling saya mengatakan sekitar 88 dari total 93 (proyek) itu, 88 sukses," kata Dodi.
