Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan permohonan maaf secara resmi pada Rabu (29/4/2026) malam atas usulannya memindahkan gerbong khusus perempuan ke bagian tengah rangkaian KRL. Dilansir dari Nasional, usulan tersebut sebelumnya menuai kritik karena dinilai kurang tepat dalam memprioritaskan keselamatan penumpang.
Permohonan maaf ini disampaikan melalui keterangan tertulis setelah munculnya kekhawatiran publik mengenai standar keselamatan transportasi. Arifah menegaskan bahwa keselamatan seluruh warga negara harus menjadi prioritas utama tanpa membedakan gender.
"Saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada para korban dan keluarga korban yang merasa tersakiti atau tidak nyaman atas pernyataan tersebut," ujar Arifah Fauzi, Menteri PPPA.
Penegasan mengenai prioritas keselamatan ini menjadi fokus utama kementerian dalam meninjau kembali kebijakan fasilitas transportasi publik. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi setiap individu yang menggunakan jasa transportasi massal.
"Kita semua sepakat bahwa keselamatan seluruh masyarakat adalah prioritas nomor satu, baik perempuan maupun laki-laki," sambung Arifah Fauzi, Menteri PPPA.
Terkait usulan yang sempat menuai polemik tersebut, pihak kementerian memberikan klarifikasi bahwa tidak ada niatan untuk menomorduakan keselamatan kelompok tertentu. Fokus saat ini dialihkan pada penanganan dampak tragedi kecelakaan yang telah terjadi.
"Saya memahami bahwa dalam situasi duka seperti ini, yang menjadi fokus utama adalah keselamatan, penanganan korban, serta empati kepada seluruh keluarga yang terdampak," ujar Arifah Fauzi, Menteri PPPA.
Proses pemulihan korban kini menjadi agenda mendesak bagi pemerintah pusat sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Fokus diberikan pada percepatan pemenuhan hak-hak korban dan perlindungan bagi anak-anak yang terdampak langsung.
"Kami sangat berduka atas jatuhnya korban jiwa dalam peristiwa ini. Kementerian PPPA berkomitmen memberikan pendampingan psikologis, perlindungan, serta dukungan yang diperlukan, khususnya bagi anak-anak dan keluarga korban yang mengalami trauma akibat peristiwa ini," ujar Arifah Fauzi, Menteri PPPA.
Selain pendampingan, pemerintah juga menyerukan adanya evaluasi sistemik agar standar keamanan moda transportasi tidak lagi membahayakan penumpang. Perhatian publik kini diarahkan pada perbaikan teknis sarana prasarana perkeretaapian.
"Mari kita bersama-sama memusatkan perhatian kepada penanganan korban, doa, serta upaya perbaikan sistem keselamatan transportasi publik agar tragedi serupa tidak kembali terjadi. Keselamatan seluruh penumpang harus menjadi prioritas tertinggi dalam setiap kebijakan transportasi ke depan," sambung Arifah Fauzi, Menteri PPPA.
Gagasan awal mengenai relokasi gerbong ini muncul pada Selasa (28/4/2026) saat peninjauan korban di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, Bekasi. Usulan tersebut didasari oleh analisis risiko benturan pada bagian ujung kereta saat terjadi kecelakaan.
"Jadi yang laki-laki di ujung. Yang depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah," ujar Arifah Fauzi, Menteri PPPA.
Pernyataan tersebut dikemukakan setelah mencermati data korban jiwa yang berada di gerbong depan dan belakang. Namun, Arifah mengonfirmasi bahwa wacana tersebut belum masuk ke tahap pembahasan formal dan masih memerlukan kajian mendalam mengenai sistem keamanan transportasi.
