Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan bahwa para pemimpin negara Asia Tenggara memberikan perhatian khusus pada situasi Myanmar dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina. Dalam pertemuan yang berlangsung Sabtu (9/5/2026) tersebut, penyelesaian konflik melalui jalur dialog menjadi poin utama pembahasan, sebagaimana dilansir dari Nasional.
Pemerintah Indonesia secara konsisten menyuarakan pentingnya proses politik yang inklusif serta berorientasi pada perdamaian di Myanmar. Penegasan ini muncul sebagai respons atas perkembangan terbaru pascapelaksanaan pemilihan umum dan terbentuknya pemerintahan baru di negara tersebut.
"Dari awal posisi Indonesia adalah jika pemilu tersebut berlangsung, pemilu yang dilangsungkan harus inklusif, kemudian mampu address masalah-masalah yang ada di sana, kemudian juga mampu membawa perdamaian, kemudian bisa menciptakan suatu situasi yang lebih baik," kata Sugiono, Menteri Luar Negeri.
Sugiono menambahkan bahwa implementasi lima poin konsensus (Five-Point Consensus) tetap menjadi landasan utama bagi ASEAN dalam menangani krisis di Myanmar. Para pemimpin kawasan juga mencermati sejumlah langkah positif yang diambil oleh pemerintahan baru Myanmar sebagai bentuk kemajuan yang layak diapresiasi.
"Setelah pemilu, ada beberapa gesture positif yang dinilai juga perlu diapresiasi yang dilakukan oleh pemerintah baru, yaitu di antaranya pembebasan, kalau angka yang disebut oleh pihak Myanmar, sekitar enam ribu lebih tahanan politik, kemudian juga perubahan status tahanan dari Aung San Suu Kyi," ujar Sugiono.
Langkah-langkah tersebut dinilai sebagai upaya Myanmar dalam memenuhi komitmen internasional mereka. Seluruh anggota ASEAN bersepakat untuk terus melibatkan Myanmar secara aktif demi menemukan jalan keluar yang ditentukan secara mandiri oleh negara itu sendiri.
"Pada intinya semua berpendapat, sepaham bahwa sebagai satu keluarga dalam sebuah kawasan ASEAN, negara-negara anggota harus terus memberikan perhatiannya, concern-nya, dan terus meng-engage Myanmar untuk bisa menemukan jalan yang mereka tentukan sendiri dalam rangka memperbaiki situasi negaranya," tutur Sugiono.
Selain isu krisis politik, Presiden Prabowo Subianto turut menyampaikan pandangan mengenai pentingnya rekonsiliasi pada sengketa perbatasan di kawasan, termasuk antara Thailand dan Kamboja. Presiden menekankan bahwa pengelolaan konflik harus dilakukan melalui negosiasi yang menguntungkan rakyat.
"Daripada kita mempertajam perbedaan-perbedaan di antara kita, biarlah urusan legal itu terus berjalan, tapi in the meantime kenapa kita tidak mencari hal-hal yang positif yang bisa kita kerjasamakan yang kemudian bisa memberi manfaat bagi masyarakat dan rakyat negara masing-masing," kata Sugiono, mengutip pernyataan Presiden.
Prinsip dialog dan kerja sama ini menjadi landasan diplomasi Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan. Pendekatan ini terus dikedepankan untuk mencari solusi bersama atas berbagai permasalahan perbatasan yang melibatkan negara-negara tetangga.
"Seperti juga yang kita lakukan, kita cari jalan-jalan dan solusi-solusi bersama terkait dengan permasalahan-permasalahan di perbatasan, dengan dialog, dengan negosiasi, dengan bekerja sama," ucap Sugiono.
