Menkeu Copot Dua Pejabat Eselon Terkait Pengadaan Motor Listrik

Menteri Keuangan Purbaya melakukan pencopotan mendadak terhadap dua pejabat eselon I akibat kelalaian dalam meloloskan anggaran pengadaan puluhan ribu unit motor listrik untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan tegas ini diambil setelah ditemukan adanya celah keamanan pada sistem anggaran yang memicu penggunaan produk otomotif tanpa persetujuan resmi.

Dilansir dari Suara, dua pejabat yang dibebastugaskan adalah Febrio Nathan Kacaribu dan Luky Alfirman. Luky Alfirman, dalam kapasitasnya sebagai Dirjen Anggaran, dinilai kurang teliti sehingga anggaran untuk pengadaan 21.801 unit armada distribusi tersebut tetap keluar meski sebelumnya sempat ditolak oleh bendahara negara.

Pemerintah sejatinya memilih merek Emmo, yang diproduksi PT Adlas Sarana Elektrik, untuk mendukung distribusi logistik nasional tersebut. Pemilihan ini didasarkan pada pemenuhan syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang telah melampaui ambang batas minimal 40 persen sesuai regulasi pengadaan barang pemerintah.

Berdasarkan data sertifikasi resmi, model skuter urban Emmo JVH-Max mencatatkan nilai TKDN sebesar 49,40 persen. Sementara itu, varian gaya adventure Emmo JVX-GT memiliki kandungan lokal sebesar 48,50 persen, yang bertujuan meningkatkan kemandirian industri nasional serta mengurangi ketergantungan produk impor.

Secara teknis, kedua model ini memiliki spesifikasi yang disesuaikan untuk kebutuhan mobilitas pengantaran makanan. Emmo JVH-Max dibanderol seharga Rp 48.900.000 dengan kemampuan menempuh jarak 70 km, sedangkan Emmo JVX-GT dijual Rp 58.000.000 dengan fitur pengisian daya cepat dan kemampuan melintasi jalur off-road.

Skandal ini mencuat karena pengadaan tetap berjalan melalui celah keamanan perangkat lunak di Direktorat Jenderal Anggaran. Kondisi ini memicu kritik publik mengenai transparansi dan akuntabilitas belanja negara, terutama saat koordinasi antara Badan Gizi Nasional dan kementerian terkait mengalami kendala serius.