Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong seluruh kepala daerah untuk memperkokoh peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Hal ini dilakukan guna mengoptimalkan penyelesaian berbagai persoalan yang muncul di tingkat lokal.
Dilansir dari Nasional, Tito meyakini bahwa keharmonisan antara pemimpin daerah dan unsur Forkopimda menjadi kunci efektivitas pemerintahan. Sinergi yang kuat dianggap mampu memberikan solusi nyata bagi tantangan yang dihadapi masyarakat.
"Kalau seandainya Forkopimda kompak, hampir semua permasalahan daerah itu selesai. Tapi kalau untuk pimpinan Forkopimda-nya enggak kompak, masing-masing, berat," ujar Mendagri.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam pembukaan Rapat Kerja Apeksi Komisariat Wilayah I di Banda Aceh pada Senin, 20 April 2026. Ia menekankan bahwa koordinasi intensif harus terus dilakukan secara berkelanjutan.
Menurutnya, para kepala daerah perlu menyelenggarakan pertemuan rutin bersama jajaran Forkopimda. Langkah ini bertujuan untuk memetakan dinamika persoalan di lapangan, mulai dari aspek ekonomi, sosial, hingga potensi bencana alam.
Pemerintah daerah juga diimbau untuk menjalin kerja sama erat dengan institusi TNI dan Polri. Kolaborasi lintas sektor ini dinilai sangat krusial, terutama dalam menangani permasalahan daerah yang bersifat kompleks.
Tito menegaskan bahwa komunikasi yang terjalin dengan baik akan menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Dengan demikian, seluruh pemangku kepentingan dapat memusatkan energi mereka untuk memajukan pembangunan di daerah masing-masing.
"Nah ini yang saya mohon betul rekan-rekan bisa memahami porsi, posisi sebagai kepala daerah, sebagai pimpinan Forkopimda, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah," ujar Mendagri.
Selain masalah koordinasi internal, Mendagri turut memberikan peringatan terkait kondisi global. Ia meminta para pimpinan daerah untuk mengantisipasi gejolak pada sektor energi dan pangan melalui pemantauan yang ketat.
"Nah, oleh karena itulah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kepala daerah, betul-betul jaga ini. Betul-betul jaga Tim Pengendali Inflasi Daerah itu, betul-betul pegang, kendalikan langsung," ujar Tito.
Dalam upaya mengendalikan stabilitas harga, kepala daerah disarankan bermitra dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Kerja sama ini diperlukan agar potensi lonjakan harga bahan pokok dapat terdeteksi lebih awal untuk mencegah keresahan publik.
Tito juga mengajak seluruh pemerintah daerah untuk menyelaraskan program kerja mereka dengan prioritas nasional. Hal ini mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi, kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur dan hilirisasi industri.
"Ini program ini rekan-rekan harus tangkap, karena kalau enggak tangkap, rugi. Karena anggaran yang digunakan besar untuk setiap program ini," kata dia.
