Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif bedah rumah dan pembangunan hunian yang sedang berlangsung di Kota Kendari. Program ini dinilai sebagai langkah masif pemerintah dalam menyediakan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat.
Apresiasi tersebut disampaikan Tito saat meninjau lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Sulawesi Tenggara pada Jumat (29/5). Dalam kunjungannya, ia didampingi oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait.
Tito mengungkapkan bahwa selama masa jabatannya sebagai Mendagri, ia baru kali ini menyaksikan program bantuan perumahan dengan skala sebesar ini. Menurutnya, program ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam membantu warga yang memiliki hunian tidak layak.
Peningkatan Signifikan Alokasi Bantuan Rumah
Pada tahun 2026, terjadi lonjakan drastis dalam alokasi bantuan perumahan untuk wilayah Sulawesi Tenggara. Langkah ini diambil guna mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Berikut adalah perbandingan data alokasi bantuan perumahan di Sulawesi Tenggara antara tahun 2025 dan 2026:
| Tahun Anggaran | Target Sasaran Rumah | Besaran Bantuan per Unit |
|---|---|---|
| 2025 | 1.129 Unit | Rp20 Juta |
| 2026 | 8.973 Unit | Rp20 Juta |
Data di atas menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk memperluas jangkauan bantuan hingga berkali-kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini diharapkan mampu menyentuh lebih banyak keluarga yang membutuhkan perbaikan kualitas tempat tinggal.
Fokus Program di Kota Kendari
Khusus untuk wilayah Kota Kendari, pemerintah telah menetapkan target rehabilitasi sebanyak 548 unit rumah pada tahun ini. Program ini diprioritaskan bagi warga yang memiliki penghasilan rata-rata sekitar Rp1 juta per bulan.
Tito menjelaskan bahwa kunjungannya bertujuan untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini berjalan efektif. Hal ini penting agar bantuan tersebut jatuh ke tangan yang tepat dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Ia menekankan perlunya perubahan pola pikir di mana pemerintah harus hadir secara aktif menjangkau masyarakat. Kehadiran fisik para pejabat di lapangan dianggap sebagai bentuk nyata dukungan negara bagi warga yang membutuhkan uluran tangan.
Mendagri juga memuji langkah Presiden dan Menteri PKP yang konsisten turun langsung meninjau pemukiman warga kurang mampu. Baginya, interaksi langsung ini sangat penting untuk memahami kebutuhan masyarakat secara akurat.
Harapannya, program ini tidak hanya berhenti di sini namun terus berkelanjutan dengan cakupan yang lebih luas di masa depan. Fokus utamanya adalah mengurangi angka ketimpangan antara jumlah kebutuhan dan ketersediaan rumah (backlog) di Indonesia.
Melalui perluasan program di tahun-tahun mendatang, pemerintah optimis masalah rumah tidak layak huni akan berkurang secara bertahap. Hal ini menjadi kunci dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui ketersediaan papan yang memadai.
