Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengajak seluruh pemerintah daerah di Tanah Papua untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung implementasi program perumahan nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Hal tersebut disampaikan dalam acara sosialisasi di Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Senin (27/4/2026).
Dukungan dari pemerintah daerah dinilai krusial karena sektor perumahan merupakan kebutuhan dasar yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, sebagaimana dilansir dari Nasional. Pemerintah pusat saat ini telah menetapkan penyediaan hunian sebagai salah satu prioritas nasional.
ÔÇ£Bapak Presiden (Prabowo Subianto) paham betul salah satu cara untuk menghadirkan negara, kemudian mewujudkan keadilan dan menyejahterakan rakyat, salah satunya adalah yang paling mendasar, yaitu masalah perumahan,ÔÇØ ujar Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.
Tito menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan khusus guna menjaga keterjangkauan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Langkah ini mencakup pemberian insentif fiskal seperti pembebasan pajak dan penyederhanaan perizinan bangunan di tingkat daerah.
ÔÇ£Supaya masyarakat yang enggak mampu memiliki daya beli bisa terjangkau, tujuan itu. Ini sangat bisa bantu,ÔÇØ kata Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.
Mantan Kapolri tersebut turut mengapresiasi upaya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terus melahirkan inovasi pembiayaan. Sinergi antarlembaga dipandang sebagai kunci utama dalam menghadapi tantangan pembangunan hunian secara masif di level nasional.
Pemerintah daerah juga didorong untuk mengoptimalkan Mal Pelayanan Publik (MPP) guna memperkuat tata kelola layanan. Keberadaan layanan satu atap ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat sekaligus menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di sektor properti.
ÔÇ£Kami dorong untuk membuat layanan satu atap yang namanya MPP. Di sini, semua layanan publik dijadikan satu,ÔÇØ jelas Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.
Optimalisasi berbagai insentif seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diyakini akan menggerakkan roda ekonomi daerah. Ekosistem pembangunan perumahan yang hidup dinilai bakal memberikan dampak domino bagi pertumbuhan ekonomi di Papua.
ÔÇ£Dengan kemudahan kredit usaha rakyat (KUR), pembebasan yang kita buat tadi, PBG, BPHTB, PPN ini akan membuat gelora atau gelombang untuk membangun perumahan, ekosistemnya akan hidup,ÔÇØ jelas Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.
Tito mengakhiri arahannya dengan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga keberlanjutan program ini demi manfaat jangka panjang bagi warga Papua. Ia berharap inisiasi yang dimulai dari Kota Sorong ini dapat memberikan dampak nyata bagi seluruh wilayah Papua.
ÔÇ£Semoga niat yang baik kami ini, untuk program seluruh Papua yang dimulai hari ini secara resmi di Kota Sorong ini, akan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa,ÔÇØ tandas Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Menteri PKP Maruarar Sirait serta jajaran pimpinan daerah di wilayah Papua. Agenda kunjungan kerja tersebut ditutup dengan peninjauan langsung progres pembangunan Rumah Susun TNI Angkatan Laut di Kota Sorong.
