Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong Pemerintah Kota Sorong untuk segera menerapkan kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada Senin (27/4/2026). Langkah ini bertujuan mendukung program perumahan rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto di wilayah Papua Barat Daya.
Kunjungan kerja ke Perumahan Kadar Malibera Residence III tersebut dilakukan Tito bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait serta Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Berdasarkan informasi yang dilansir dari Nasional, rombongan meninjau kualitas bangunan serta berdialog langsung dengan para penghuni dan pengembang setempat.
Dalam arahannya, Tito memberikan penekanan khusus kepada Wali Kota Sorong Septinus Lobat agar mempercepat implementasi kebijakan fiskal bagi warga kurang mampu. Ia menilai Kota Sorong perlu segera merealisasikan pembebasan biaya tersebut untuk mempermudah akses hunian bagi kelompok MBR.
Tito juga mengingatkan pentingnya sosialisasi yang tepat mengenai teknis pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan agar tidak terjadi salah persepsi di tengah masyarakat.
"Jangan sampai ngomong depan publik bahwa ini digratiskan PBG, BPHTB. (Pembebasan) Yang gratis hanya berlaku bagi masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.
Penegasan tersebut disampaikan Tito untuk memastikan bahwa fasilitas bebas biaya tersebut tepat sasaran dan hanya menyasar kelompok masyarakat yang memenuhi kriteria penghasilan tertentu. Setelah meninjau lokasi perumahan, rombongan bergerak menuju kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Malawei.
Di Kelurahan Malawei, para menteri mengecek kondisi hunian warga secara mendalam sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dan Ketua KEPP OKP Velix Vernando Wanggai.
