Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memberikan apresiasi terhadap inisiasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah Papua pada Rabu, 15 April 2026. Langkah ini diambil guna mengatasi tingginya kebutuhan hunian layak bagi masyarakat di Bumi Cendrawasih.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam Rapat Persiapan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni di 6 Provinsi Wilayah Papua yang berlangsung di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta. Dilansir dari Nasional, Tito menyoroti besarnya jumlah masyarakat yang belum memiliki rumah atau masih menempati hunian yang tidak memenuhi standar.
ÔÇ£Ini Pak Menteri PKP Maruarar Sirait punya program yang sangat luar biasa, baik rumah subsidi maupun bedah rumah dan lain-lain. Bahkan untuk bedah rumah minimal mengalokasikan 21.000 [rumah di wilayah Papua],ÔÇØ ujar Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.
Tito mencatat bahwa skala program perumahan yang diusung Kementerian PKP saat ini merupakan yang paling masif dibandingkan periode sebelumnya. Selain bedah rumah, pemerintah juga menyasar pembangunan di kawasan perbatasan yang menjadi prioritas di wilayah Papua.
ÔÇ£Kalau kita secara mudah-mudah aja ya, 21.000 dibagi 42 kabupaten/kota kan lebih kurang hampir 500. Itu berapa biaya yang harus dikeluarkan APBD setiap kabupaten/kota yang ada di sana?ÔÇØ terangnya Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.
Mantan Kapolri tersebut juga menekankan bahwa realisasi pembangunan perumahan tersebut akan sangat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) jika dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah. Saat ini terdapat enam provinsi dan 42 kabupaten/kota yang harus ditangani di tanah Papua.
ÔÇ£Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pak Menteri Maruarar atas program perumahan, termasuk bedah rumah, di antaranya dengan jumlah yang cukup signifikan di Papua, Tanah Papua,ÔÇØ jelas Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.
Merespons hal tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan komitmen lembaganya dalam menyediakan berbagai skema pembiayaan perumahan. Program tersebut tidak hanya terbatas pada renovasi fisik bangunan, tetapi juga mencakup bantuan pembiayaan perbankan dan penyediaan rumah subsidi.
ÔÇ£Ada juga kawasan kumuh di tiga [lokasi] yang diperbaiki, yaitu di Papua Induk, di Jayapura, Papua Selatan, dan Sorong. Jadi programnya itu masif,ÔÇØ jelas Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Kegiatan koordinasi ini turut dihadiri oleh pejabat lintas lembaga, termasuk Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Pertemuan tersebut melibatkan pula perwakilan pemerintah daerah dari seluruh provinsi di Papua guna sinkronisasi data pembangunan.
