Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri melontarkan kritik terhadap kinerja Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Sabtu (2/5/2026). Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri pengukuhan gelar Profesor Emeritus Arief Hidayat di Universitas Borobudur, Jakarta.
Dilansir dari Nasional, Megawati mempertanyakan arah perkembangan lembaga-lembaga yang ia dirikan pada masa pemerintahannya tahun 2001-2004 tersebut. Kritik ini mencuat di tengah kehadirannya sebagai tamu undangan dalam acara penghargaan bagi mantan Hakim MK.
"Saya waktu lihat kasus yang ada di MK itu kok, saya terus mikir, lah ini gawean saya apa salah yo? Lho iya, kok bisa sampai kayak gitu? Ya sudah," ujar Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-5 RI.
Meski mengutarakan kekecewaannya, Ketua Umum PDI Perjuangan ini tidak memerinci kasus spesifik di MK yang memicu pertanyaan tersebut. Ia kemudian menyinggung lembaga antirasuah yang juga dibentuk di era kepemimpinannya.
"Nah seperti KPK juga, sekarang kok saya lihat kok bisa ya begitu ya? Rasanya omongan yang harus dilakukannya kok tidak seperti itu," sindir Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-5 RI.
Megawati juga mengenang proses pembentukan berbagai institusi negara lain seperti KY, BNN, LPS, BNPB, hingga dinamika saat mendirikan Densus 88. Ia menceritakan adanya perbedaan pendapat dengan pihak TNI kala itu terkait pembentukan satuan antiteror tersebut.
"Ketika mau membentuk Densus 88 dari pihak TNI bilang, ibu itu enggak perlu, itu kan bisa diselesaikan oleh kita. (Mega membalas) Ya kamu lihat dulu aturannya, kalau TNI untuk apa nah kalau polisi itu untuk apa, gitu," imbuh Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-5 RI.
Penegasan mengenai landasan pembentukan lembaga negara juga menjadi poin utama dalam pidatonya. Megawati menyebut institusi seperti Komnas Perempuan, Komnas Anak, hingga Sekolah Polwan sebagai bagian dari sistem yang berpedoman pada ideologi negara.
"Seluruh lembaga yang dibentuk tersebut menggambarkan bagaimana sistem politik, ekonomi, dan sistem hukum di Indonesia berpijak pada Pancasila dan bekerjanya kedaulatan rakyat yang dilakukan yang kemudian dilaksanakan melalui pemilu presiden langsung," kata Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-5 RI.
Acara di Universitas Borobudur tersebut turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting seperti Mahfud MD, Yasonna Laoly, dan Jampidum Asep Nana Mulyana. Terlihat pula rekan sejawat Arief Hidayat, yakni Hakim MK Suhartoyo dan Saldi Isra.
