Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri melontarkan kritik terhadap pihak-pihak yang berupaya mengubah sistem pemilihan umum (Pemilu) kembali menjadi tidak langsung di Universitas Borobudur, Jakarta, Sabtu (2/5/2026).
Kritik tersebut disampaikan Megawati dalam pidatonya pada acara Pengukuhan Gelar Profesor Emeritus bagi mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat sebagaimana dilansir dari Nasional.
"Pemilu itu yang langsung tuh hanya dua kali, tahun 1955 pertama kali lalu yang kedua ya waktu saya. Nah pertanyaannya ini kan kelihatannya mau diubah-ubah," ujar Megawati, Presiden ke-5 RI.
Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut mempertanyakan argumentasi yang menyebut bahwa pelaksanaan Pemilu langsung memerlukan biaya politik yang sangat besar sehingga perlu dilakukan perubahan sistem.
"Kok waktu-waktu sekarang bilang biayanya banyak, loh kenapa tahun 1955 bisa keadaannya itu ini, hah santai saja, rakyatnya tenang saja," kata Megawati, Presiden ke-5 RI.
Ia merasa heran dengan narasi besarnya beban anggaran saat ini, mengingat Indonesia pada tahun 1955 sanggup melaksanakan pesta demokrasi meski dalam kondisi baru merdeka.
"Biayanya berapa? Saya suruh cari kalau sekarang dibilang biayanya besar gitu, aneh," katanya lagi Megawati, Presiden ke-5 RI.
Penegasan mengenai pentingnya pemilihan langsung juga disampaikan untuk memperkuat posisi pemimpin di mata rakyat dan hukum nasional.
"Dengan pemilu presiden secara langsung, legitimasi presiden sangat kuat untuk benar-benar kokoh pada jalan konstitusi dan demokrasi," tegas Megawati, Presiden ke-5 RI.
Dirinya juga memberikan peringatan keras agar institusi kepresidenan tidak memberikan celah bagi segala bentuk upaya pelemahan terhadap aturan hukum yang berlaku.
"Presiden tidak boleh membuka ruang kompromi bagi pelanggaran konstitusi dan perundang-undangan terlebih terhadap hal-hal yang bisa menurunkan kedaulatan politik dan ekonomi bangsa," kata Megawati, Presiden ke-5 RI.
Menurutnya, seluruh aspek kenegaraan mulai dari ideologi hingga budaya memiliki keterkaitan yang tidak boleh dipisahkan demi menjaga stabilitas nasional.
"Dari sinilah Pancasila, Konstitusi, Demokrasi, Ekonomi, Hukum dan Kebudayaan berkaitan erat satu sama lain, tidak terpisahkan dan tidak boleh dipisahkan," sambungnya menegaskan Megawati, Presiden ke-5 RI.
