Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri menyoroti kerusakan lingkungan akibat pendekatan ekstraktif dalam pengelolaan sumber daya alam pada forum National Policy Dialogue di Balai Senat UGM, Jumat (22/5), seperti dilansir dari Media Indonesia.
Persoalan lingkungan dan arah pembangunan nasional dinilai semakin menjauh dari kedaulatan bangsa karena mendorong alih fungsi lahan pertanian hingga mengabaikan hak masyarakat adat. Megawati mengaku menangis saat menonton film dokumenter Pesta Babi yang mengangkat dampak proyek industri skala besar terhadap masyarakat adat Papua Selatan.
"Saya kemarin menangis ketika melihat film Pesta Babi. Itu benar adanya. Sudah seberapa banyak hutan hanya dijadikan tanaman sawit, untuk apa? Di sana ada tradisi adat, ada hukum adat, ada hukum wilayah. Mereka minta dihargai, apakah salah?" kata Megawati, Presiden ke-5 Republik Indonesia.
Masyarakat lokal dan hukum adat dinilai sangat penting untuk dihormati dalam pengelolaan sumber daya alam. Megawati mendorong seluruh elemen bangsa untuk memperkuat kepercayaan diri agar mandiri dan tidak bergantung pada negara lain dalam menentukan arah pembangunan kelautan.
"Bangsa yang besar adalah bangsa yang percaya kepada kekuatan bangsanya sendiri, laut harus kembali menjadi jalan kemajuan peradaban Indonesia," kata Megawati.
Identitas sebagai bangsa maritim perlu ditegaskan kembali di tengah persaingan geopolitik global. Penguatan riset dan inovasi kelautan menjadi kunci untuk menjaga kedaulatan serta memanfaatkan potensi besar di antara Samudra Hindia dan Pasifik yang selama ini belum sepenuhnya dioptimalkan.
"Indonesia itu bukan sekadar negara daratan. Kita adalah bangsa maritim dengan posisi strategis di kawasan Samudra Hindia dan Pasifik," ungkap Megawati.
Konsep Tanah Air dan gagasan geopolitik Presiden pertama RI Soekarno harus menjadi cara pandang dalam melihat laut sebagai pemersatu wilayah. Megawati menekankan bahwa penguatan riset dan kedaulatan maritim wajib berpijak pada Pancasila serta semangat berdikari.
"Jangan lupakan sejarah bangsa sendiri. Pancasila itu nilai universal yang dihormati dunia internasional," ungkap Megawati.
Penguasaan teknologi dan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi penopang penting agar kekayaan hayati nasional tidak diklaim negara lain. Megawati menginstruksikan BRIN dan perguruan tinggi untuk mengintegrasikan hasil penelitian dengan kebutuhan industri serta kebijakan publik.
"Tolong sosialisasikan soal paten itu, karena begitu sudah dipatenkan, itu menjadi hukum internasional," pesan Megawati.
Perguruan tinggi juga diminta memiliki fokus strategis, seperti UGM untuk Pancasila dan demokrasi, IPB untuk kedaulatan pangan, UI untuk kedokteran dan sistem keuangan, serta ITB untuk teknologi industri dan militer.
"Saya membayangkan ada city of intellect. UGM misalnya untuk Pancasila dan demokrasi, IPB untuk kedaulatan pangan, UI untuk kedokteran dan sistem keuangan, ITB untuk teknologi industri dan militer," tutur Megawati.
Arah pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan dan konsisten dinilai sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Konsep pembangunan semesta berencana perlu dihidupkan kembali agar haluan negara tidak berubah setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan nasional.
"Kalau presidennya berganti, jangan sampai arah pembangunannya ikut berubah semua. Kita harus punya pola pembangunan jangka panjang untuk masa depan bangsa," ungkap Megawati.
