Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr menyatakan bahwa negaranya kemungkinan besar akan terlibat dalam konflik apa pun yang terjadi di Taiwan akibat kedekatan geografis kedua wilayah tersebut. Keterangan tersebut disampaikan dalam wawancara dengan media Jepang di Manila pada Senin (18/5), seperti dilansir dari Media Indonesia.
Keterlibatan ini dinilai berisiko memicu kemarahan Beijing karena posisi Taiwan yang krusial. Selain letaknya yang dekat, Filipina juga memiliki kepentingan besar terkait keselamatan ratusan ribu warga negaranya yang berada di pulau tersebut.
"Di Filipina, kami tidak punya pilihan karena Taiwan sangat dekat dengan Filipina dan kami memiliki hampir 200.000 warga negara Filipina yang tinggal dan bekerja di sana," ujar Marcos dalam wawancara dengan media Jepang di Manila, Senin (18/5).
Pernyataan tersebut disampaikan menjelang kunjungan kenegaraan Marcos ke Jepang pada minggu depan untuk membahas kerja sama keamanan. Di sana, ia dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Sanae Takaichi yang sebelumnya pernah mengeluarkan pandangan serupa mengenai potensi terseretnya Jepang dalam konflik Taiwan.
Taiwan merupakan pusat prioritas geopolitik dan ekonomi di Asia sebagai produsen semikonduktor kelas atas terbesar di dunia, sementara Beijing bertekad menguasai wilayah tersebut. Amerika Serikat menentang perubahan status quo secara sepihak dan terus memasok senjata ke Taipei, meskipun Presiden Tiongkok Xi Jinping telah memperingatkan Presiden AS Donald Trump mengenai risiko bentrokan akibat isu ini.
Di sisi lain, Trump memicu kekhawatiran setelah menyebut rencana penjualan senjata senilai US$14 miliar atau sekitar Rp222 triliun sebagai cip negosiasi yang bagus dengan Beijing. Marcos menegaskan bahwa Filipina tetap menjunjung kebijakan Satu Tiongkok, tetapi wilayah utara negaranya akan langsung merasakan dampak jika konfrontasi fisik pecah.
Pernyataan dari pemimpin Filipina tersebut kemudian langsung memicu reaksi keras dari pihak pemerintah Tiongkok. Perwakilan Beijing mendesak Manila untuk menghormati komitmen diplomatik yang telah disepakati sebelumnya.
"Kedekatan geografis dan jumlah warga negara yang besar tidak boleh menjadi alasan bagi suatu negara untuk mencampuri urusan dalam negeri dan kedaulatan negara lain," tegas Guo dalam pengarahan di Beijing.
Di bawah kepemimpinan Marcos, Filipina memberikan akses militer tambahan bagi AS ke pangkalan-pangkalan yang dekat dengan Taiwan, meski ia menjamin tempat tersebut tidak untuk tindakan ofensif. Selain isu Taiwan, Marcos menyoroti sengketa wilayah dengan Beijing di Laut China Selatan dan menyebut Filipina serta Jepang mengalami kesulitan serupa terkait tindakan koersif.
"Kami ingin mendengar lebih banyak tentang apa sebenarnya yang ingin dilakukan Jepang dan apa yang bersedia mereka lakukan," pungkas Marcos dalam mencari kejelasan mengenai postur keamanan Jepang setelah Tokyo melonggarkan aturan ekspor pertahanan.
