Mantan perwira tinggi TNI Angkatan Darat dengan pangkat terakhir Brigadir Jenderal (Brigjen), Teddy Hernayadi, menjadi perhatian publik setelah menerima hukuman penjara seumur hidup. Hukuman berat ini dijatuhkan akibat keterlibatannya dalam perkara korupsi pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan).
Seperti dikutip dari Media Indonesia, Teddy Hernayadi sebelumnya menempati posisi strategis sebagai Kepala Bidang Pelaksanaan Pembiayaan di Pusat Keuangan (Pusku) Kementerian Pertahanan RI. Posisi tersebut memberikan wewenang besar dalam pengelolaan anggaran negara, yang pada akhirnya disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
Majelis hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tahun 2016 memutuskan vonis penjara seumur hidup terhadap Teddy Hernayadi. Ia dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alutsista Kemhan sepanjang periode 2010 hingga 2014.
Selain sanksi kurungan sebagai hukuman pokok, Teddy juga dikenakan hukuman tambahan berupa pemecatan secara tidak hormat dari dinas militer. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti untuk memulihkan kerugian negara sebesar USD 12 juta.
Modus operandi yang dilakukan Teddy adalah dengan menandatangani dokumen pembiayaan tanpa melalui prosedur yang sah. Penyalahgunaan wewenang ini dilakukan dengan mengalihkan dana anggaran negara menuju rekening pribadi atau pihak lain yang tidak berhak, sehingga memicu kerugian negara yang sangat signifikan.
Vonis terhadap Teddy Hernayadi tercatat sebagai salah satu hukuman paling berat yang pernah dijatuhkan oleh peradilan militer kepada seorang perwira tinggi. Kasus ini kerap dijadikan referensi oleh pejabat negara sebagai bukti ketegasan hukum militer yang tidak pandang bulu dalam menindak pelaku korupsi di sektor pertahanan.
Skandal besar ini kemudian mendorong reformasi menyeluruh dalam sistem pengawasan keuangan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI. Langkah pengetatan prosedur audit serta transparansi pengelolaan anggaran kini menjadi prioritas utama demi mencegah risiko terulangnya kasus serupa.
