Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyerahkan laporan hasil kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Selasa (5/5/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum diskusi mendalam mengenai berbagai persoalan dan aspirasi masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Sebanyak 10 dokumen dengan total sekitar 3.000 halaman diserahkan kepada Presiden setelah komite tersebut bekerja selama tiga bulan. Dilansir dari Nasional, laporan ini merangkum kritik serta harapan publik agar Polri kembali pada jalur reformasi yang semestinya.
Kedekatan personal antara Mahfud MD dan Prabowo Subianto dikabarkan telah terjalin sejak tahun 2013, namun pertemuan kali ini dinilai memiliki nuansa yang berbeda. Mahfud mengungkapkan bahwa dialog yang terjadi di Istana berlangsung dengan suasana yang sangat akrab dan santai.
"Saya pribadi punya kesan, saya cukup dekat atau berkawan dekat dengan Pak Prabowo sejak 2013-2014. Sering bertemu, sering berdiskusi, tetapi diskusi yang paling hangat itu kemarin sore," kata Mahfud, dalam jumpa pers di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2026).
Suasana cair dalam pertemuan tersebut juga dipicu oleh beberapa kelakar yang disampaikan oleh Presiden Prabowo di hadapan para anggota komite. Hal ini membuat proses pelaporan hasil kerja yang bersifat formal menjadi lebih ringan.
"Guyonannya, ÔÇÿIni saya berani diskusi dengan para profesor,ÔÇÖ katanya. ÔÇÿKarena saya juga kata Pak Habibie sudah sekelas profesor, kan sudah jenderalÔÇÖ. Itu guyonannya. Artinya itu pengantar bahwa pertemuan itu sangat cair dan diskusinya berjalan sangat lancar," ujar Mahfud.
Instruksi untuk menghadap Presiden diterima oleh anggota KPRP pada Selasa pagi secara mendadak. Mayoritas anggota komite hadir dalam pertemuan tersebut, kecuali Tito Karnavian dan Burhanuddin Abdullah yang dilaporkan sedang berada di luar kota.
Dokumen yang diserahkan mencakup evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Korps Bhayangkara. Penyerahan laporan ini merupakan langkah awal bagi pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi reformasi struktural maupun kultural di tubuh Polri.
