Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Ace Hasan Syadzily mendukung rencana Kementerian Pertahanan untuk membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) demi menjaga stabilitas keamanan nasional, pada Rabu (20/5/2026).
Kebijakan penambahan BTP tersebut akan diprioritaskan di seluruh wilayah kabupaten dan kota di Pulau Jawa secara bertahap, sebagaimana dilansir dari Nasional.
"Saya kira konsep tersebut sudah dirancang dan direncanakan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan saya kira yang sekarang diperkuat ya, atau diperbanyak, terutama di seluruh kabupaten/kota di Jawa itu merupakan kebijakan yang sangat strategis yang dilakukan memang secara bertahap oleh Kementerian Pertahanan," kata Ace Hasan Syadzily, Gubernur Lemhannas RI.
Akselerasi pembentukan BTP menempatkan Pulau Jawa sebagai prioritas utama karena mempertimbangkan aspek kepadatan penduduk.
"Dan kenapa Jawa lebih diprioritaskan? Karena Jawa dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan juga potensi yang bisa menimbulkan instabilitas keamanan juga membuat memang BTP ini ya saya kira memang harus didahulukan," ungkap Ace Hasan Syadzily, Gubernur Lemhannas RI.
Keberadaan BTP di daerah juga diproyeksikan untuk berkolaborasi dengan program strategis pemerintah pusat di bidang ketahanan pangan.
"Dalam rangka bagaimana memastikan juga berbagai program-program prioritas pemerintah ya, seperti misalnya ketahanan pangan, itu bisa dipastikan juga ada kemitraan dengan Batalyon Teritorial Pembangunan tersebut," ujar Ace Hasan Syadzily, Gubernur Lemhannas RI.
Langkah taktis Kementerian Pertahanan dalam mempercepat pembentukan BTP ini diklaim berjalan selaras dengan visi misi Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita.
"Jadi saya kira dengan mempercepat proses pembentukan BTP ya, Batalyon Teritorial Pembangunan ini, kita harapkan tentu akan semakin mempercepat capaian-capaian dari Asta Cita, terutama dalam konteks ketahanan pangan dan juga menjaga keamanan di negara kita bisa betul-betul bisa diwujudkan," tutur Ace Hasan Syadzily, Gubernur Lemhannas RI.
Kondisi keamanan yang kondusif dinilai menjadi salah satu syarat mutlak guna mewujudkan ketahanan nasional yang kokoh di Indonesia.
"Karena salah satu prasyarat bagi ketahanan nasional saya kira juga adalah bagaimana kita membuat situasi keamanan lebih kondusif, ditambah juga dengan bagaimana mendorong program prioritas Bapak Presiden seperti ketahanan pangan bisa diwujudkan," ungkap Ace Hasan Syadzily, Gubernur Lemhannas RI.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan merencanakan pembentukan 750 batalion baru hingga tahun 2029 mendatang untuk mengatasi masalah kriminalitas di tingkat kabupaten.
"Saya ingin sedikit menyinggung, apa manfaat batalion infanteri teritorial pembangunan. Apa yang kita lihat sebelum ada batalion teritorial pembangunan. Tadinya di kabupaten tidak ada pasukan. Apa yang terjadi? Begal kriminal itu yang besar sekali," ujar Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan.
Kehadiran pangkalan dan pasukan TNI di daerah dinilai efektif menurunkan angka kriminalitas dan begal secara signifikan hingga di atas 50 persen.
"Sebab, kata dia, tugas batalion teritorial pembangunan termasuk melakukan patroli keliling dengan kendaraan yang disiapkan oleh industri pertahanan."
