Pemerintah Lebanon dan Israel menyepakati perpanjangan masa gencatan senjata selama tiga pekan usai menjalani perundingan putaran kedua di Washington, Amerika Serikat, pada Kamis (23/4/2026). Langkah diplomasi ini diambil guna mengakhiri eskalasi konflik dan memulihkan wilayah Lebanon yang diduduki oleh militer Israel.
Menteri Luar Negeri Lebanon Youssef Ragi menegaskan bahwa keterlibatan negaranya dalam diskusi langsung dengan pihak Israel bukan merupakan sebuah penghinaan terhadap kedaulatan negara. Keputusan tersebut diambil murni untuk mengamankan kepentingan nasional di tengah situasi perang yang berkecamuk.
Dilansir dari Kompas, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan pernyataan terkait tercapainya kesepakatan jeda pertempuran tersebut. Pihak Amerika Serikat juga berkomitmen untuk menyalurkan bantuan kepada pemerintah Lebanon guna memperkuat posisi mereka dalam menghadapi tekanan internal dari kelompok Hizbullah.
"Ini bukan berarti kami menyerah sebagaimana yang digambarkan sejumlah pihak, tetapi ini adalah alat untuk mempertahankan kepentingan nasional," kata Youssef Ragi, Menteri Luar Negeri Lebanon.
Penegasan tersebut disampaikan Ragi sebagai respons atas gelombang protes di dalam negeri, terutama dari kalangan simpatisan Hizbullah yang menolak dialog tersebut. Diplomat senior itu menekankan bahwa Lebanon memiliki kemandirian penuh dalam mengambil keputusan politiknya.
"(Lebanon) bukanlah bawahan dari siapa pun dan jelas bukanlah kartu di tangan-tangan poros mana pun," lanjut Youssef Ragi.
Ragi juga melontarkan kritik tajam terhadap kelompok Hizbullah yang dinilai merugikan masyarakat terdampak konflik melalui sikap kontra-produktif mereka. Ia menuduh kelompok tersebut mengabaikan penderitaan warga sipil di wilayah selatan demi agenda yang tidak sejalan dengan kepentingan negara.
"Mereka berjudi dengan nasib desa-desa dan warga yang melayani tujuan serta agenda yang tidak terkait kepentingan nasional atau nasib masyarakat yang menderita di selatan," ujar Youssef Ragi.
Sebelumnya, ketegangan domestik meningkat setelah ratusan pendukung Hizbullah menggelar unjuk rasa di Beirut pada awal April untuk menentang diplomasi ini. Sebagian besar protes terkonsentrasi di wilayah-wilayah yang menjadi basis kekuatan kelompok tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap hasil perundingan di Washington.
