Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurrahman berencana mengoperasikan layanan pengaduan masyarakat selama 24 jam guna memperkuat komunikasi antara pemerintah dan publik. Langkah strategis ini dirancang untuk memastikan keluhan serta aspirasi warga tersalurkan langsung ke kementerian atau lembaga terkait.
Sebagaimana dilansir dari Nasional, inisiatif ini muncul sebagai respons atas kritik publik mengenai minimnya kanal komunikasi yang efektif dari pihak pemerintah. Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, memberikan apresiasi sekaligus saran agar durasi layanan tersebut dimaksimalkan.
"Kalau tidak salah, statement Pak Dudung kemarin, sesaat setelah dilantik, akan membuka pengaduan 24 jam terkait dengan keluhan, aspirasi, dan protes masyarakat. Kalau boleh usul, jangan 24 jam, kayak warung Madura, 26 jam. Itu lebih cocok," kata Adi, dalam tayangan YouTube Gaspol Kompas.com, Jumat (1/5/2026).
Adi berpendapat bahwa pembukaan posko ini merepresentasikan keterbukaan pemerintah dalam menerima kritik secara langsung. Ia menekankan bahwa selama ini suara masyarakat sering kali hanya memenuhi ruang media sosial tanpa mendapatkan tindak lanjut yang nyata dari otoritas berwenang.
"Selama ini kita sering mendengarkan, kan, kok kayaknya pemerintah ini tidak mau mendengarkan suara-suara dari publik. Kok selama ini pemerintah seakan-akan berhenti hanya kritik di media sosial dan kemudian aspirasi itu tidak ada jalur dan kanalnya," ujar Adi.
Selain berfungsi sebagai penampung aspirasi, KSP di bawah kepemimpinan Dudung diharapkan mampu mengonsolidasikan informasi kinerja para pejabat negara. Adi menilai banyak menteri dan kepala badan yang sudah bekerja maksimal, namun hasilnya tidak terkomunikasi dengan baik kepada masyarakat luas.
"Karena kan selama ini kurang lebih sekitar setahun setengah lah pemerintahan berjalan, kan kita juga sering mendengarkan pernyataan Menteri, Wakil Menteri, Kepala Badan yang seakan-akan sudah begitu banyak mengerjakan banyak hal di bidangnya masing-masing,cuma tidak sampai ke publik," ujar Adi.
Sosok Dudung dianggap memiliki kewibawaan dan kepemimpinan yang cukup untuk mengoordinasikan para pejabat di tingkat kementerian agar lebih kooperatif dalam merespons laporan warga. Hal ini serupa dengan pola kepemimpinan militer pada era sebelumnya yang dinilai efektif dalam memperkuat koordinasi internal.
"Kepala KSP ini apa pun ya minimal kewibawaan secaraleadership dan kepemimpinan, juga relatif agak didengarkan oleh Menteri, Wakil Menteri, dan Kepala Badan," tutur Adi.
Adi menegaskan pentingnya akurasi data dalam menjawab kritik di media sosial. Ia berharap setiap laporan masyarakat tidak hanya ditampung, melainkan diberikan solusi yang konkret sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah.
"Dan yang paling penting, apa pun aspirasinya ya harus dicarikan solusinya. Kan itu yang diinginkan oleh banyak," ungkap Adi.
Dudung Abdurrahman sebelumnya telah menegaskan komitmennya untuk menjalankan peran KSP sebagai penghubung aktif antara rakyat dan pemerintah daerah maupun pusat. Pernyataan tersebut disampaikan usai prosesi pelantikan di Istana Negara.
"Sebagai KSP tentunya nanti saya sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah sehingga apa yang menjadi keluhan-keluhan ini saya akan buka 24 jam laporan-laporan dari masyarakat, termasuk mengevaluasi dan memantau program-program kementerian lembaga, termasuk bekerja sama dengan kementerian dan pemerintah-pemerintah daerah," ucap Dudung, usai dilantik jadi KSP di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4/2026).
