Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurrahman menginisiasi pembukaan layanan pengaduan masyarakat yang beroperasi selama 24 jam di Jakarta pada Selasa (28/4/2026). Langkah ini dilakukan untuk menampung aspirasi serta masukan publik secara langsung setelah proses serah terima jabatan di Kantor KSP selesai dilaksanakan.
Dilansir dari Nasional, penyediaan posko fisik dan akses komunikasi digital menjadi bagian dari rencana kerja jangka pendek lembaga tersebut. Dudung menjelaskan bahwa sistem ini akan menjamin aksesibilitas publik dalam menyampaikan keluhan kepada pemerintah pusat.
"Nanti berupa posko. Nanti akan saya buat di sini, termasuk ya nomor telepon yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat," kata Dudung, usai serah terima jabatan (sertijab) di Kantor KSP, Jakarta, Selasa (28/4/2026).
Mekanisme penanganan laporan akan melibatkan koordinasi lintas sektoral dengan berbagai instansi terkait. Hal ini bertujuan agar setiap keluhan warga mendapatkan solusi teknis yang tepat dari pemangku kebijakan yang berwenang.
"Sehingga kalau misalnya ada pengaduan dari masyarakat, ini secara langsung pasti bisa kita tangani atau kita salurkan nanti ke kementerian yang terkait," ujar dia.
Penyusunan sistem operasional pengaduan tersebut ditargetkan rampung dalam waktu dekat. KSP sedang mematangkan infrastruktur pendukung agar layanan dapat segera digunakan oleh masyarakat umum.
"Ya, nanti kita rencanakan di sini. Disiapkan dulu ya sistemnya," ujar Dudung.
Sebelumnya, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat ini telah menegaskan peran barunya sebagai jembatan komunikasi antara warga dan otoritas eksekutif. Fokus utamanya mencakup pemantauan efektivitas program-program kementerian agar berjalan sesuai target.
"Sebagai KSP tentunya nanti saya sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah sehingga apa yang menjadi keluhan-keluhan ini saya akan buka 24 jam laporan-laporan dari masyarakat, termasuk mengevaluasi dan memantau program-program kementerian lembaga, termasuk bekerja sama dengan kementerian dan pemerintah-pemerintah daerah," ucap Dudung, usai dilantik jadi KSP di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4/2026).
Upaya pemangkasan hambatan birokrasi menjadi prioritas guna memastikan agenda strategis nasional tidak terkendala oleh prosedur yang rumit. Penegasan ini disampaikan untuk menjaga kelancaran implementasi program kerja Presiden Prabowo di berbagai wilayah.
"Sehingga jangan sampai ada hal-hal yang menjadi prioritas presiden kemudian terjadi masalah-masalah birokrasi. Nanti kita pangkas birokrasi," ucap Dudung.
