Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman memberikan peringatan keras kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar tidak sekadar mengejar target kuantitas dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penegasan tersebut disampaikan Dudung setelah melakukan inspeksi mendadak di Jakarta Barat pada Selasa (12/5/2026).
Berdasarkan laporan dilansir dari Nasional, pihak KSP menuntut agar pengelola dapur memastikan standar kesehatan dan nilai gizi bagi seluruh penerima manfaat. Dudung menyatakan bahwa penyajian makanan harus melalui pengawasan ketat demi menjamin keamanan konsumsi anak-anak di Indonesia.
"Kalau hanya untuk memenuhi target makanan, catering juga bisa. Tetapi yang paling penting bukan sekadar makanan tersaji, melainkan nilai gizi dan kesehatannya. Itu yang selalu ditekankan Bapak Presiden," ucap Dudung, Selasa, dikutip dari keterangan tertulis.
Langkah pengawasan akan diperkuat dengan pelaksanaan audit cepat serta verifikasi secara nasional terhadap seluruh SPPG oleh KSP. Proses klasifikasi kelayakan operasional akan dilakukan untuk menentukan keberlanjutan setiap dapur yang terlibat dalam program nasional ini.
"Nanti akan ada klasifikasi, apakah layak penuh, layak bersyarat, atau tidak layak sehingga tidak bisa operasional," ujar Dudung.
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat tersebut menekankan bahwa aspek administrasi bukan satu-satunya tolok ukur dalam proses verifikasi. Menurutnya, pemenuhan standar faktual di lapangan terkait kebersihan dan keamanan pangan menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar.
"Masalah sertifikat dan verifikasi ini tidak terbatas hanya administrasi saja, tetapi harus diyakinkan betul, terutama faktor Kesehatan untuk penerima manfaat. Dua dapur yang saya sidak ini tidak layak," tegas Dudung.
Dalam sidak di dua lokasi SPPG tersebut, ditemukan berbagai pelanggaran serius seperti kondisi dapur yang kotor, penemuan belatung, hingga area penyimpanan yang tidak memenuhi standar sanitasi. Penataan ruang antara area basah dan kering yang masih bercampur dinilai melanggar prinsip dasar pengelolaan dapur sehat.
Dudung mendesak agar pengelola segera melakukan perbaikan menyeluruh dalam waktu singkat. Jika standar minimal kesehatan tetap tidak terpenuhi, ia memastikan akan merekomendasikan penutupan fasilitas tersebut kepada Badan Gizi Nasional (BGN).
"Kalau tidak bisa diperbaiki dalam waktu dekat, segera ditutup saja. Saya sampaikan ke BGN," kata Dudung menegaskan.
Saat ini, KSP telah menjalin koordinasi intensif dengan pimpinan BGN guna menindaklanjuti temuan lapangan tersebut. Skorsing atau penonaktifan sementara akan diberlakukan bagi setiap dapur yang terbukti mengabaikan standar kualitas yang telah ditetapkan pemerintah.
"Yang jelas saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BGN dan Wakil Kepala BGN. Setelah saya melihat langsung kondisi di lapangan, kita dorong kepada Kepala BGN agar dapur yang tidak memenuhi standar di-suspend saja," ujar mantan Pangdam Jaya itu.
