Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak menjadi perhatian masyarakat setelah memberikan tanggapan mengenai anggaran pembuatan film dokumenter berjudul Pesta Babi. Dokumenter tersebut memotret realitas kehidupan masyarakat adat di tanah Papua.
Seperti diberitakan oleh Suara, pernyataan jenderal bintang empat ini memicu respons publik karena bersinggungan dengan isu sensitif. Maruli Simanjuntak mempertanyakan asal mula dana produksi film yang dinilai memiliki skala pembuatan cukup besar tersebut.
Sorotan tertuju pada proses pengambilan gambar yang berpindah-pindah tempat dan memerlukan mobilisasi tinggi. KSAD menilai aktivitas operasional dalam pembuatan dokumenter itu memerlukan sokongan finansial yang tidak sedikit dari pihak tertentu.
"Sekarang permasalahannya orang sampai membuat video. Bagaimana ceritanya seperti ini segala macam, duitnya dari mana? Jawab aja ya kan," katanya kepada awak media.
Ia menilai proses pembuatan karya audio visual tersebut tampak melibatkan banyak kegiatan. Salah satunya adalah perjalanan ke wilayah pedalaman yang membutuhkan biaya besar.
"Sampai datang ke sana, bikin video terbang sini terbang sana, orang berduitlah," sambungnya.
Saat jurnalis mendalami lebih lanjut mengenai indikasi aktor intelektual atau donatur di balik layar, Maruli Simanjuntak memberikan respons dengan nada santai. Ia enggan mengelaborasi lebih jauh mengenai kecurigaan tersebut.
Mantan Pangkostrad ini memilih bersikap rileks sembari melemparkan kembali pertanyaan tersebut kepada para pencari berita yang hadir di lokasi wawancara.
"Silakan aja ya. Kan Anda yang billing ada yang mendanai loh, bukan saya," katanya sambil tertawa.
Dampak Pembukaan Hutan Skala Besar di Papua
Film dokumenter Pesta Babi sendiri merangkum dinamika sosial dan ekologi yang dihadapi oleh penduduk asli Papua. Narasi film memotret perubahan lanskap lingkungan akibat konversi hutan menjadi area industri.
Kawasan hutan adat yang menjadi ruang hidup warga perlahan beralih fungsi menjadi perkebunan korporasi. Proyek strategis nasional untuk sektor pangan serta bioenergi yang masif dituding menjadi pemicu utama menyusutnya wilayah hijau di sana.
Alur cerita dalam sinema dokumenter ini berpusat pada penolakan masyarakat lokal yang terdampak langsung oleh ekspansi bisnis. Gerakan protes tersebut melibatkan tokoh adat dari berbagai suku asli.
Beberapa figur yang disorot antara lain Yasinta Moiwend dari suku Marind, serta Vincen Kwipalo yang mewakili suara suku Yei. Komunitas adat Awyu juga ikut menyuarakan penolakan serupa demi membentengi tanah ulayat peninggalan leluhur mereka.
