Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengklarifikasi bahwa pembubaran acara nonton bareng film Pesta Babi karya Dandhy Laksono di Kabupaten Sumbawa Barat pada Selasa (12/5/2026) dilakukan oleh pemerintah daerah demi keamanan wilayah, bukan atas instruksi langsung TNI.
Klarifikasi tersebut disampaikan oleh pimpinan tertinggi TNI Angkatan Darat itu saat berada di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, dilansir dari Nasional pada Selasa (19/5/2026). Langkah pengamanan tersebut sepenuhnya menjadi wewenang dan koordinasi pejabat pemerintah di daerah setempat.
"Ya itu kan memang coba saja ditanya yang jelas ya, karena ada pembubaran kan dari pemerintah daerah untuk keamanan wilayah. Itu kan tanggung jawabnya koordinator wilayah antara pejabat pemerintahan di sana menganggap ada risiko keributan. Ya kan, itu mereka, tidak ada instruksi langsung," ujar Maruli, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal.
Pemerintah daerah dinilai memiliki wewenang penuh dalam menjaga stabilitas situasi di wilayah kekuasaan mereka. Pemda setempat berkoordinasi untuk mengantisipasi risiko yang muncul.
"Pemda kan yang cerita. Pemda punya koordinasi, mereka kan berwenang untuk mengamankan wilayah. Gitu loh, mengamankan situasi-situasinya," sambung Maruli, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal.
Jenderal bintang empat ini juga meragukan tingkat kebenaran dari isi sinema dokumenter tersebut sekaligus menepis tuduhan bahwa institusinya anti terhadap kritik masyarakat.
"Bukan TNI-nya. Pemerintah daerahnya, pemerintah daerahnya memutuskan untuk itu, kan instruksinya tidak ada. Sekarang permasalahannya, orang sampai membuat video, bagaimana ceritanya seperti ini segala macam, duitnya dari mana? Ya, coba saja, ya kan? Sampai datang ke sana, bikin video, terbang sini terbang sana, orang berduit lah," tukas Maruli, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal.
Kendati demikian, pihak TNI tetap menghargai hak berpendapat yang dimiliki oleh setiap warga negara. Institusi militer ini mengklaim terus berfokus dalam membantu penyediaan air bersih dan fasilitas sekolah untuk masyarakat di Papua.
"Kami meyakinkan program itu berjalan, tidak ada yang tersakiti. Kalau dilihat, mungkin teman-teman belum pernah lihat ke sana ya. Itu masyarakat di sana ada yang tidak punya air bersih, sekolahnya juga tidak. Ya, kami justru banyak hadir ke sana banyak membantu mereka. Coba saja komunikasi langsung dengan orang-orang di sana," imbuh Maruli, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal.
Sebelumnya, pemutaran film di Sekretariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), NTB, dihentikan oleh aparat gabungan pada Selasa (12/5/2026) malam. Pihak penyelenggara menyatakan ada intervensi sehingga lokasi acara terpaksa dipindahkan ke sekretariat organisasi.
"Awalnya kami hendak nobar di salah satu sekolah swasta, namun terjadi penolakan karena diduga ada intervensi dari berbagai pihak sehingga kami gelar nobar di Sekretariat HMI Cabang Sumbawa Barat namun dibubarkan aparat dan sejumlah unsur,ÔÇØ kata Indra Dwi Herfiansyah, Ketua Cabang HMI KSB.
Penghentian kegiatan sempat memicu ketegangan dan adu mulut mengenai masalah dasar administratif pelaksanaan acara di tingkat lingkungan. Aparat gabungan yang terdiri dari Intel Kodim 1628/KSB, Satpol PP, dan perangkat kelurahan berdalih tindakan tersebut merespons keresahan warga sekitar, meski klaim itu diragukan oleh penyelenggara.
"Jika di lapangan terbuka, boleh jadi akan timbul konflik karena terbuka untuk umum. Tetapi ini di dalam sekretariat, yang diundang hanya activist HMI. Kami organisasi resmi," tegas Indra Dwi Herfiansyah, Ketua Cabang HMI KSB.
