Tokoh senior Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Andi Jamaro Dulung, mengkritik minimnya representasi ulama daerah luar Jawa dalam jajaran kepengurusan pusat saat menghadiri Halalbihalal PB IKA PMII pada Selasa (28/4/2026). Penegasan tersebut menyoroti tren sentralisasi kepemimpinan yang dinilai menjauh dari akar rumput.
Dilansir dari Cahaya, Andi Jamaro merujuk pada formasi PBNU masa khidmat 2004-2009 sebagai preseden keterlibatan tokoh luar Jawa yang ideal. Pada periode kepemimpinan KH Ahmad Hasyim Muzadi dan KH MA Sahal Mahfudh tersebut, jabatan strategis diisi oleh perwakilan lintas wilayah Indonesia.
Posisi Katib Aam saat itu dijabat oleh Profesor Nasaruddin Umar, sementara jabatan Sekretaris Jenderal diisi oleh KH Muhyidin Arubusman yang berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Namun, Andi Jamaro melihat adanya perubahan pola rekrutmen pengurus pasca penyelenggaraan Muktamar di Makassar, Jombang, hingga Lampung.
Kecenderungan selama tiga periode terakhir menunjukkan struktur PBNU lebih banyak didominasi oleh figur berbasis Jakarta atau Pulau Jawa dengan latar belakang profesional dan akademisi. Kondisi ini dinilai menyebabkan kiai pengasuh pesantren dari luar Jawa semakin kehilangan tempat strategis di tingkatan struktural.
Minimnya keterlibatan ulama daerah dianggap berisiko membuat kebijakan PBNU menjadi tidak relevan bagi persoalan umat di pelosok Nusantara. Padahal, para kiai di luar Jawa merupakan garda terdepan dalam menjaga ajaran Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) dari ancaman paham radikalisme.
Dorongan untuk melibatkan ulama daerah secara proporsional disebut sebagai upaya merawat kebinekaan organisasi, bukan tindakan separatisme. Struktur yang inklusif di jajaran Syuriyah maupun Tanfidziyah diharapkan dapat membawa perspektif otentik terkait isu lokal, seperti konflik lahan di Sumatra hingga tantangan dakwah di Papua.
Evaluasi terhadap sentralisasi kepengurusan selama 15 tahun terakhir dianggap krusial agar tidak tercipta jarak kultural antara pusat dan daerah. Reformasi struktural ini dipandang penting guna memastikan Nahdlatul Ulama tetap berjalan sesuai cita-cita pendiri sebagai organisasi yang digerakkan oleh kiai pesantren.
