Krisis populasi di Jepang mencapai titik kritis setelah mencatatkan selisih angka kematian yang melampaui kelahiran hingga hampir satu juta jiwa sepanjang tahun 2024. Dilansir dari Detik iNET, fenomena ini menjadi penurunan populasi tahunan paling tajam sejak pencatatan resmi dimulai enam dekade lalu.
Data Kementerian Urusan Dalam Negeri Jepang menunjukkan angka kelahiran menyentuh level terendah sejak 1899 dengan hanya 686.061 jiwa, berbanding terbalik dengan angka kematian yang mencapai 1,59 juta. Laporan Bank Dunia kini menempatkan Jepang sebagai negara dengan populasi tertua kedua di dunia setelah Monako.
Mantan Menteri Kesehatan, Keizo Takemi, memberikan peringatan keras mengenai masa depan demografi negara tersebut. Menurutnya, pemerintah harus segera mengambil langkah konkret sebelum terlambat.
"prospek demografi Jepang sudah dalam keadaan kritis dan memperingatkan bahwa negara itu hanya punya waktu hingga tahun 2030-an untuk mengubah arah," cetus Keizo Takemi, Mantan Menteri Kesehatan.
Pemerintah Jepang telah mencoba berbagai langkah mitigasi, mulai dari subsidi perumahan, perluasan penitipan anak, hingga uji coba sistem kerja empat hari seminggu. Selain itu, Tokyo mengalokasikan paket dana sebesar USD 5 miliar pada akhir 2023 untuk memperkuat dukungan pendidikan dan tunjangan anak.
Pakar demografi dan profesor di Universitas Meiji, Ryuichi Kaneko, menilai akar masalah ini berasal dari prioritas ekonomi yang berlebihan sejak era pascaperang. Hal ini menyebabkan sektor rumah tangga dan perawatan sosial terpinggirkan.
"Saya yakin salah satu alasan penurunan angka kelahiran di Jepang menjadi sangat parah adalah karena, pada periode pascaperang, negara tersebut membangun masyarakat yang memprioritaskan aktivitas ekonomi secara ekstrem," papar Ryuichi Kaneko, Profesor Universitas Meiji.
Kaneko menambahkan bahwa sistem pembagian kerja berdasarkan gender yang ada saat ini memberikan beban yang tidak seimbang kepada kaum perempuan. Nilai-nilai perawatan sosial selama ini dianggap sebagai ranah pribadi yang kurang dihargai oleh publik.
"Sementara pekerjaan yang berkaitan dengan perawatan yang mendukung kehidupan masyarakat seperti pekerjaan rumah tangga, pengasuhan anak, dan perawatan lansia diperlakukan sebagai masalah pribadi, dipisahkan dari ranah publik, dan direndahkan nilainya. Dalam kerangka pembagian kerja berdasarkan gender ini, beban perawatan secara tidak proporsional juga dibebankan kepada perempuan," kata Ryuichi Kaneko, Profesor Universitas Meiji.
Survei tahun 2022 menunjukkan penurunan minat menikah di kalangan dewasa muda akibat biaya hidup yang tinggi, stagnasi upah, dan budaya kerja yang menuntut. Guna menambal kekurangan tenaga kerja di sektor manufaktur dan lansia, Jepang kini mulai melonggarkan aturan imigrasi dengan target melipatgandakan pekerja asing pada 2040.
