Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan tindak pidana yang melibatkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim. Kasus ini diduga terjadi saat ia masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada periode 2023 hingga 2024.
Masa jabatan Silmy sebagai Dirjen Imigrasi dimulai pada awal Januari 2023 dan berakhir di Oktober 2024. Setelah itu, ia resmi dilantik untuk mengemban amanah baru sebagai Wakil Menteri dalam kabinet saat ini.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa rentang waktu tersebut menjadi fokus penyelidikan tim penyidik. Informasi ini disampaikan langsung oleh Budi di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu malam, 3 Juni 2026.
Status Hukum dan Pasal Sangkaan
Hingga saat ini, lembaga antirasuah tersebut belum merinci pasal spesifik yang akan disangkakan kepada para pihak yang terlibat. KPK masih harus melakukan gelar perkara atau ekspose untuk menentukan konstruksi hukum yang tepat.
Budi menjelaskan bahwa terdapat beberapa kemungkinan sangkaan, mulai dari pasal pemerasan, suap, hingga bentuk penerimaan gratifikasi lainnya. Kepastian mengenai status hukum para pihak akan segera diumumkan setelah proses internal selesai dilakukan.
KPK juga mendeteksi bahwa Silmy Karim saat ini berada di wilayah Jakarta. Pihak berwenang sangat mengharapkan sikap kooperatif dari sang Wakil Menteri untuk segera menghadap tim penyidik.
Lembaga tersebut mengimbau Silmy agar bersedia menyerahkan diri guna memperlancar proses penanganan perkara. Upaya ini dinilai akan membantu transparansi dan kejelasan hukum dari kasus yang sedang bergulir.
Detail Operasi Tangkap Tangan
Dalam rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar selama dua hari, KPK berhasil mengamankan total 17 orang. Penangkapan dilakukan di tiga wilayah berbeda, yakni Jakarta, Jawa Barat, dan Bali.
Para pihak yang ditangkap memiliki latar belakang yang bervariasi dari sektor publik maupun swasta. Berikut adalah rincian profil pihak-pihak yang diamankan oleh tim penindakan KPK:
Rincian Pihak yang Terjaring Operasi Tangkap Tangan:- Delapan orang merupakan penyelenggara negara dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), termasuk Kakanwil Imigrasi Jawa Barat.
- Sembilan orang lainnya berasal dari pihak swasta yang diduga terlibat dalam transaksi ilegal tersebut.
- Dua orang dari pihak swasta diamankan di Bali, sementara sisanya ditangkap di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Penangkapan ini merupakan bagian dari upaya pembersihan birokrasi, terutama di sektor layanan publik. Semua pihak yang diamankan saat ini sedang menjalani pemeriksaan intensif di kantor pusat KPK.
Barang Bukti dan Modus Operandi
Selain mengamankan sejumlah orang, tim KPK juga menyita berbagai aset bernilai tinggi sebagai barang bukti. Aset-aset ini diduga berkaitan dengan praktik lancung dalam pengurusan perizinan warga negara asing.
Berikut adalah daftar aset dan barang berharga yang telah disita oleh penyidik dalam operasi tersebut:
Daftar Barang Bukti yang Disita KPK:| Kategori Barang Bukti | Jumlah/Jenis |
|---|---|
| Kendaraan Bermotor | 7 mobil, 15 motor, dan 11 sepeda |
| Aset Berharga | Valuta asing (valas) dan logam mulia emas |
| Fokus Perkara | Pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) |
Seluruh barang bukti tersebut saat ini telah didata untuk keperluan proses pembuktian di persidangan nantinya. Nilai total dari aset yang disita masih dalam proses penghitungan oleh tim ahli KPK.
Kasus ini mencuri perhatian publik karena menyangkut layanan vital di pintu masuk negara. KPK berkomitmen untuk mengusut tuntas hingga menemukan aktor intelektual di balik skandal perizinan ini.
