Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, sebagai tersangka. Ia diduga terlibat dalam kasus pemerasan dokumen keimigrasian serta penerimaan gratifikasi terkait izin tinggal warga negara asing (WNA).
Penetapan ini mencatatkan nama Silmy bersama tujuh orang lainnya yang berasal dari lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Para tersangka terdiri dari jajaran pejabat aktif, mantan pejabat, hingga staf di instansi tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa status tersangka Silmy berkaitan erat dengan perannya saat menjabat Direktur Jenderal Imigrasi. Silmy diketahui mulai memimpin direktorat tersebut pada awal Januari 2023 sebelum akhirnya dilantik menjadi Wakil Menteri pada Oktober 2024.
Menurut pihak KPK, dugaan instruksi dan aliran dana ilegal terjadi selama masa jabatan Silmy sebagai Dirjen. Penyidik meyakini terdapat pola penerimaan uang yang sistematis dalam pengurusan izin tinggal bagi warga asing.
Detail Penahanan dan Pasal yang Disangkakan
KPK telah memutuskan untuk langsung menahan kedelapan tersangka tersebut selama 20 hari pertama masa penyidikan. Langkah ini diambil guna memperlancar proses pendalaman alat bukti di Gedung Merah Putih KPK.
Sementara itu, terdapat 10 orang lainnya yang sempat diperiksa namun telah dipulangkan. Mereka saat ini masih berstatus sebagai saksi dalam pusaran kasus dokumen keimigrasian ini.
Daftar jeratan hukum yang dikenakan kepada para tersangka adalah:
- Pasal 12 E: Mengatur mengenai dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengurusan dokumen resmi keimigrasian.
- Pasal 12 B: Digunakan untuk menjerat tindakan penerimaan gratifikasi atau pemberian ilegal lainnya yang berkaitan dengan jabatan.
Penerapan pasal berlapis ini menunjukkan keseriusan KPK dalam mengusut tuntas penyimpangan dalam birokrasi perizinan. Penyidik akan terus melacak rentang waktu pasti kapan perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan oleh Silmy dan kolega.
Daftar Tersangka dari Lingkungan Imigrasi
KPK telah mengidentifikasi tujuh nama lain yang dianggap bertanggung jawab dalam skandal perizinan ini. Para tersangka tersebut memiliki latar belakang jabatan strategis di pusat maupun kantor wilayah.
Berikut adalah daftar pejabat dan staf yang ditetapkan sebagai tersangka:
| Nama Tersangka | Jabatan Terakhir/Periode Terkait |
|---|---|
| Saffar Godam | Plt. Dirjen Imigrasi periode 2024-2025 |
| Ronald Amran Abdullah | Mantan Kakanim Jakarta Pusat dan Jakarta Barat |
| Jaya Saputra | Kakanwil Ditjen Imigrasi Jawa Barat |
| Tessar Bayu Setyaji | Kasubdit Alih Status Izin Tinggal |
| Bagus Bramantyo | Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal |
| Juniadi Sri Priambudi | Ketua Tim Alih Status ITAS |
| Gusti Benardiansyah | Staf Subdit Izin Tinggal |
Data di atas merangkum profil singkat individu yang terseret dalam kasus korupsi izin tinggal WNA. Fokus utama penyidikan saat ini adalah membongkar jaringan birokrasi yang mempermudah dokumen secara ilegal demi keuntungan pribadi.
KPK berkomitmen untuk mengusut semua pihak yang terlibat demi memperbaiki sistem integritas di sektor imigrasi. Kasus ini menjadi sorotan publik mengingat posisi strategis yang diduduki oleh para tersangka di pemerintahan.
