Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kajian mendalam terhadap program Sekolah Rakyat sebagai langkah pencegahan korupsi menyusul sorotan publik atas pengadaan sepatu bernilai miliaran rupiah. Langkah ini diambil guna memetakan titik rawan pada sektor pengadaan barang dan jasa pada kementerian terkait.
Direktorat Monitoring KPK memimpin proses evaluasi ini guna memastikan program prioritas nasional tersebut berjalan transparan. Hal tersebut dikonfirmasi oleh pihak lembaga antirasuah pada Senin (4/5/2026) sebagai respons atas polemik anggaran perlengkapan siswa, sebagaimana dilansir dari Nasional.
ÔÇ£Sebagai bentuk dukungan pada program Sekolah Rakyat (SR) yang merupakan salah satu program prioritas nasional, dalam kerangka pencegahan korupsi, saat ini KPK melalui Direktorat Monitoring sedang melakukan kajian,ÔÇØ kata Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.
Peninjauan teknis berfokus pada identifikasi celah kecurangan yang berpotensi merugikan keuangan negara dalam pelaksanaan di lapangan. Upaya ini bertujuan agar para pemangku kepentingan dapat memperketat pengawasan pada setiap tahapan proses administrasi.
ÔÇ£Penguatan pencegahan korupsi juga menjadi titik krusial mengingat sektor PBJ masih memiliki tingkat kerawanan yang relatif tinggi,ÔÇØ ujar Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.
Berdasarkan data penindakan kurun waktu 2004-2025, tercatat 446 perkara berasal dari sektor pengadaan dari total 1.782 kasus yang ditangani. KPK mengidentifikasi modus umum berupa manipulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hingga pengaturan pemenang lelang oleh pihak berkepentingan.
ÔÇ£Modus perkara itu pun menjadi terbesar kedua setelah suap/gratifikasi dengan catatan 1.100 perkara,ÔÇØ tutur Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.
Lembaga tersebut turut memaparkan penurunan skor Survei Penilaian Integritas (SPI) di lingkup kementerian terkait yang kini masuk kategori waspada. Pada area pengadaan, penilaian dari tenaga ahli masih menunjukkan angka yang rendah dan membutuhkan perbaikan sistemik.
ÔÇ£Partisipasi aktif masyarakat juga diharapkan menjadi bagian penting dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan,ÔÇØ ucap Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.
Di sisi lain, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa anggaran sebesar Rp27 miliar untuk 39.345 pasang sepatu tersebut masih merupakan tahap perencanaan awal. Ia menegaskan nilai akhir diperkirakan akan lebih rendah setelah melewati prosedur resmi.
ÔÇ£Proses pengadaan ini dilelang secara terbuka dan nanti hasilnya pasti lebih murah dari perencanaannya,ÔÇØ kata Saifullah Yusuf, Menteri Sosial RI.
Gus Ipul, sapaan akrab sang menteri, menanggapi kritik masyarakat terkait estimasi harga Rp700.000 per pasang sepatu. Ia menyatakan tidak akan menoleransi adanya intervensi pihak luar atau rekayasa dalam proses tender yang sedang berlangsung.
ÔÇ£Kalau sekarang disebut Rp 700.000, nanti bisa hasilnya jauh di bawah itu. Nanti kan akan ada proses lelang, saya tidak terlalu mengerti detail tentang proses lelang itu,ÔÇØ ucap Saifullah Yusuf, Menteri Sosial RI.
Instruksi tegas telah diberikan kepada seluruh jajaran kementerian untuk menjaga integritas dalam setiap program kerja. Pengalaman masa lalu disebut sebagai pelajaran penting untuk mewujudkan tata kelola yang bebas dari praktik koruptif.
ÔÇ£Saya sudah sampaikan kepada para penanggung jawab, tidak boleh ada lobi, titipan, rekayasa, tidak boleh ada hal-hal yang menyimpan dalam proses pengadaan,ÔÇØ kata Saifullah Yusuf, Menteri Sosial RI.
Pemerintah menyatakan komitmennya untuk menindak tegas setiap oknum yang mencoba melakukan manipulasi dalam proyek ini. Pengawasan internal diperketat untuk menjamin distribusi bantuan pendidikan sampai kepada penerima tanpa potongan atau penyimpangan.
ÔÇ£Mari kita belajar kepada hal-hal yang tidak baik di masa lalu. Kita jadikan pelajaran dan ke depan ini kita harus benar-benar bersih dari korupsi,ÔÇØ ujar Saifullah Yusuf, Menteri Sosial RI.
Pihak kementerian berjanji akan menjadi pihak pertama yang melaporkan jika ditemukan bukti adanya kongkalikong antarpegawai dengan vendor penyedia barang.
ÔÇ£Kalau terjadi pelanggaran, manipulasi, kongkalikong, saya dan Pak Wamen sudah berkomitmen akan menjadi pihak pertama yang melaporkan, teman-teman di Kementerian Sosial yang main-main dengan pengadaan barang dan jasa,ÔÇØ tutup Saifullah Yusuf, Menteri Sosial RI.
