Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan informasi mengenai anggaran pengadaan sepatu siswa Sekolah Rakyat senilai Rp 27 miliar sebagai bahan pengayaan kajian pencegahan pada Kamis (7/5/2026). Langkah ini diambil guna memitigasi potensi celah korupsi dalam proses bisnis pengadaan program tersebut.
Kajian ini dilakukan oleh tim KPK sebagai bagian dari kerangka pencegahan yang sedang berjalan untuk program Sekolah Rakyat. Data terkait nilai anggaran fantastis tersebut dilansir dari Nasional menjadi poin penting dalam analisis tim di lapangan.
ÔÇ£KPK juga sudah masuk dalam kerangka pencegahan dengan melakukan kajian terkait dengan program Sekolah Rakyat sehingga informasi-informasi ini (sepatu siswa) tentu akan menjadi pengayaan bagi tim,ÔÇØ kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta.
Budi menjelaskan bahwa melalui informasi tersebut, pihak lembaga antirasuah akan menelaah lebih dalam mengenai alur proses bisnis pengadaan. Fokus utamanya adalah menutup celah penyimpangan sebelum tindak pidana korupsi terjadi.
ÔÇ£Oleh karena itu, KPK tentunya terbuka dalam kerangka pencegahan untuk bersinergi, berkolaborasi dengan pihak siapapun karena kalau kita bicara pencegahan tentu KPK tidak bisa sendiri, butuh sinergitas ya dengan para pemangku kepentingan lainnya,ÔÇØ ujarnya.
Di sisi lain, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memberikan klarifikasi bahwa angka Rp 27 miliar merupakan perencanaan awal dan bukan nilai akhir. Ia memastikan proses pengadaan akan dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka pada Senin (4/5/2026).
"Proses pengadaan ini dilelang secara terbuka dan nanti hasilnya pasti lebih murah dari perencanaannya," kata Gus Ipul saat ditemui di lokasi proyek Sekolah Rakyat Kedung Cowek Surabaya.
Menteri yang akrab disapa Gus Ipul tersebut juga menyinggung soal estimasi harga satuan sepatu yang sempat beredar di publik. Ia memprediksi harga final setelah lelang akan berada di bawah nilai perencanaan saat ini.
"Kalau sekarang disebut Rp 700.000 (per sepatu), nanti bisa hasilnya jauh di bawah itu. Nanti kan akan ada proses lelang, saya tidak terlalu mengerti detail tentang proses lelang itu," ucapnya.
Gus Ipul menegaskan komitmen kementeriannya untuk menjaga transparansi selama proses berjalan. Penegasan telah diberikan kepada seluruh jajaran penanggung jawab proyek agar tidak melakukan penyimpangan dalam bentuk apa pun.
"Saya sudah sampaikan kepada para penanggung jawab, tidak boleh ada lobi, titipan, rekayasa, tidak boleh ada hal-hal yang menyimpan dalam proses pengadaan," jelasnya.
Terkait foto viral bersama Khofifah yang menunjukkan sepatu seharga Rp 100.000-an, Gus Ipul mengklarifikasi bahwa barang tersebut adalah pemberian pribadi dari Gubernur Jawa Timur. Sepatu dalam foto itu bukan merupakan bagian dari paket pengadaan resmi Kementerian Sosial.
ÔÇ£Jadi bukan itu yang dimaksud sepatu (Sekolah Rakyat), itu diberikan kepada siswa Sekolah Rakyat oleh Gubernur Jatim, bukan pengadaan dari Kemensos," jelas Gus Ipul.
Ia menyayangkan narasi yang beredar di media sosial karena dianggap menyebarkan informasi yang membingungkan masyarakat. Klarifikasi ini diharapkan dapat menghentikan spekulasi negatif yang berkembang mengenai anggaran tersebut.
"Supaya tidak jadi salah paham ya, di media sosial itu kan fotonya apa, programnya apa, jadi orang bingung. Jadi fitnah enggak karu-karuan ini," ucapnya.
Gus Ipul menambahkan bahwa pabrik pembuat sepatu dalam foto tersebut juga sudah memberikan pernyataan resmi. Pihak pabrik menyatakan tidak memiliki hubungan kerja sama dalam program pengadaan sepatu dari anggaran negara.
"Jadi ini supaya enggak salah paham di media sosial itu kan sampai pabrik sepatunya klarifikasi, 'Saya enggak ikut-ikut,' katanya. Ya memang enggak ikut," tuturnya.
