Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong adanya tolok ukur yang komprehensif untuk mengukur tingkat keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Dorongan tersebut disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin dalam acara Media Briefing di Anyer, Banten, pada Kamis (21/5/2026), dilansir dari Nasional.
ÔÇ£Jadi minimal harusnya didesain untuk jangka pendek itu apa yang harus dicapai, jangka menengah itu apa yang dicapai, dan jangka panjang apa yang dicapai,ÔÇØ kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin.
Langkah KPK mendesak adanya indikator keberhasilan ini didasarkan pada hasil kajian mendalam yang telah dilakukan oleh lembaga antirasuah tersebut terhadap pelaksanaan program MBG.
Berdasarkan kajian tersebut, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis hingga akhir tahun 2025 diketahui berjalan tanpa adanya cetak biru atau blueprint yang menyeluruh.
Ketiadaan tolok ukur yang jelas dinilai membuat pertanggungjawaban program menjadi sangat lemah di mata publik maupun lembaga pengawas.
ÔÇ£Itu dari hasil kajian kami itu belum terlihat. Dampaknya apa? Akuntabilitas program sangat lemah karena tidak ada tolok ukur keberhasilan yang dapat diverifikasi oleh publik termasuk oleh KPK ya itu kita temukan dari kajian yang kita lakukan,ÔÇØ ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin.
Aminudin menambahkan bahwa evaluasi pencapaian program MBG seharusnya difokuskan pada efektivitas penurunan angka stunting di masyarakat.
Penilaian program dinilai kurang tepat jika hanya didasarkan pada kuantitas atau total jumlah masyarakat yang menerima bantuan makanan tersebut.
Pemberian asupan nutrisi yang seimbang ini ditujukan bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita kurang gizi, dan masyarakat yang mengalami malanutrisi demi menyongsong generasi emas.
ÔÇ£Jadi rasa-rasanya tidak pas ketika output-nya diukur dari seberapa banyak jumlah penerima makan bergizi gratis padahal tujuannya adalah agar orang-orang yang tadi malanutrisi, stunting, ibu-ibu hamil, balita kurang gizi, ibu-ibu menyusui itu dapat asupan gizi yang cukup yang seimbang sehingga mereka nanti menjadi generasi emas di tahun 2045,ÔÇØ ucap Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin.
