Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pendalaman terhadap kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Fokus penyelidikan saat ini mengarah pada peran mantan anggota Komisi V DPR sekaligus Bupati nonaktif Pati, Sudewo.
Penyidik mengusut dugaan keterlibatan Sudewo dalam mengatur dan mengkondisikan calon penyedia jasa pada proyek-proyek di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah dan BTP Jawa Timur. Informasi ini digali melalui pemeriksaan sejumlah saksi penting.
Dilansir dari Nasional, Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kementerian Perhubungan, Mohamad Risal Wasal, diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Dirjen Perkeretaapian periode 2022-2025.
"Penyidik mendalami materi terkait pengaturan, pengkondisian, dan plottingan calon penyedia dalam pekerjaan di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jateng dan BTP Jatim, khususnya yang dilakukan oleh tersangka SDW (Sudewo)," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Jumat (24/4/2026).
Selain Risal, penyidik KPK juga memanggil Ari Hendratno untuk dimintai keterangan serupa. Ari merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perawatan Perkeretaapian pada Balai Perawatan Perkeretaapian Ngrombo.
Sudewo sendiri telah menyandang status tersangka dalam dua perkara korupsi sekaligus. Perkara tersebut meliputi kasus dugaan korupsi dan suap terkait proyek pembangunan jalur kereta api di bawah naungan Ditjen Perkeretaapian Kemenhub.
Lembaga antirasuah mendeteksi adanya aliran dana berupa komitmen fee yang masuk ke kantong Sudewo. Dana tersebut diduga berasal dari pengaturan pemenang tender proyek pembangunan infrastruktur kereta api.
"Benar saudara SDW (Sudewo) merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta yang kemarin kita sampaikan terkait dengan update penahanan salah satu tersangkanya saudara R (Risna Sutriyanto)," kata Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta, 13 Agustus 2025 lalu.
Berdasarkan temuan awal, aliran uang tersebut mengalir kepada Sudewo saat dirinya masih aktif mengemban tugas sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). KPK kini terus mengumpulkan bukti tambahan untuk memperkuat konstruksi perkara suap di sektor transportasi tersebut.
