Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Yayasan Matauli, dan delapan universitas di Kantor KP2MI, Jakarta Selatan, pada Kamis (16/4/2026). Kolaborasi ini bertujuan mentransformasi kualitas sumber daya manusia pekerja migran melalui penguatan sertifikasi dan pendidikan vokasi.
Langkah strategis ini dilakukan untuk mendukung target Presiden Prabowo Subianto dalam menempatkan 500.000 pekerja migran ahli. Data menunjukkan adanya dampak ekonomi signifikan dengan kenaikan remitansi sebesar 14 persen pada 2025, yang dilansir dari Nasional berperan penting dalam pengentasan kemiskinan di tanah air.
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin menyatakan bahwa perubahan status lembaga dari badan menjadi kementerian memperkuat peran pemerintah sebagai regulator sekaligus operator kebijakan migrasi. Pengelolaan kini dilakukan secara menyeluruh guna menyiapkan calon pekerja yang berdaya saing tinggi.
"Sekarang, kami memiliki peran ganda, tidak lagi hanya sebagai operator atau pelaksana, tetapi juga regulator yang merumuskan kebijakan. Pengelolaan dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir, mulai dari persiapan calon pekerja hingga pemberdayaan purna pekerja," ujar Mukhtarudin, Menteri P2MI.
Pemerintah kini menitikberatkan pengiriman tenaga kerja tingkat menengah hingga tinggi untuk menekan risiko keamanan di negara tujuan. Penguatan kompetensi dianggap sebagai perlindungan paling mendasar bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri.
"Strategi utama dalam melindungi PMI adalah melalui penguatan kompetensi yang berperan sebagai perisai bagi mereka di luar negeri," kata Mukhtarudin.
Berdasarkan data Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) hingga 15 April 2026, tersedia 327.658 peluang kerja internasional. Namun, saat ini tingkat penyerapan baru mencapai 69.187 posisi atau sekitar 21,12 persen dari total peluang yang ada.
"Masih terdapat 258.471 peluang kerja atau sekitar 78,88 persen yang terbuka lebar. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk menyiapkan SDM yang kompeten agar peluang ini tidak terbuang sia-sia dan diisi melalui jalur yang legal serta aman," ungkap Mukhtarudin.
KP2MI menargetkan penyiapan tenaga kerja terampil melalui program prioritas untuk periode 2026-2029. Skema ini mencakup pembentukan Migrant Center di kampus serta literasi migrasi aman untuk memastikan dampak ekonomi remitansi menyentuh keluarga di daerah asal.
"Hingga pemberdayaan ekonomi purna penempatan, agar remitansi yang dihasilkan mampu memberikan dampak ekonomi yang luas bagi keluarga dan daerah asal," jelas Mukhtarudin.
Integrasi kebijakan ini diharapkan tidak berhenti pada prosesi formal semata. Mukhtarudin mendesak para mitra strategis segera mengimplementasikan poin-poin kesepakatan agar status pekerja migran Indonesia semakin bermartabat.
"Jadi, penandatanganan MoU hari ini bukan sekadar seremoni, melainkan satu kesatuan kebijakan dan implementasi konkret. Saya berharap kerja sama ini segera ditindaklanjuti agar pekerja migran kita menjadi tenaga kerja yang legal, terampil, terlindungi, dan bermartabat," tutur Mukhtarudin.
Rektor Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro 1957 Haswan Yunaz menjelaskan bahwa institusinya telah menyiapkan kurikulum khusus. Skema tersebut memungkinkan mahasiswa menempuh pendidikan sarjana sambil aktif bekerja di mancanegara.
"Kami menyiapkan kurikulum dan kompetensi yang dibutuhkan sebelum, sesaat, dan sesudah bekerja. Jadi, mereka tetap bisa meraih gelar sarjana sekaligus bekerja di mancanegara, baik di bidang entrepreneur, digital marketing, maupun bidang lainnya," jelas Haswan Yunaz, Rektor IBI Kosgoro 1957.
Rektor Universitas Dr Soetomo Siti Marwiyah berkomitmen menggerakkan Migrant Center di lingkungan kampusnya secara cepat. Program ini menjadi solusi di tengah tantangan pemutusan hubungan kerja yang marak terjadi saat ini.
"Kami ingin lulusan kami siap ilmunya, punya gelar sarjana, tetapi juga punya sertifikat keahlian yang siap bersaing. Ini energi baru bagi kami di tengah tantangan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang marak. Bahkan, Senin depan kami langsung menindaklanjuti dengan perusahaan mitra untuk seleksi penempatan ke Taiwan dan Jepang," jelas Siti Marwiyah, Rektor Unitomo.
Peningkatan kontribusi juga datang dari sektor pendidikan kesehatan melalui program magang luar negeri. Rektor Universitas Sunan Gresik Abdul Muhith menyebut mahasiswa tingkat akhir sudah mulai mendapatkan penghasilan signifikan saat menjalani praktik di Jepang.
"Informasi dari Pak Menteri semakin menguatkan kami untuk berkecimpung di dunia ini. Kami akan memperluas jangkauan pendidikan dan pembinaan agar memberikan kontribusi positif bagi tenaga kerja, khususnya di daerah Jambi," tutur Abdul Muhith, Rektor Universitas Sunan Gresik.
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Palangka Raya Darmae menilai kehadiran negara sangat krusial untuk menjaga harga diri bangsa. Program ini dipandang sebagai strategi jangka panjang dalam mengoptimalkan bonus demografi Indonesia.
"Negara benar-benar hadir dan peduli pada warganya, baik sebelum, saat, maupun setelah bekerja di luar negeri. Kami ingin bonus demografi Indonesia berbuah manis melalui tenaga kerja yang skillful. Ini adalah strategi penting untuk memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi kita di masa depan," tegas Darmae, Wakil Rektor UPR.
Ketua Umum Pengurus Yayasan Matauli Fitri Krisnawati Tandjung menyatakan kesiapan organisasinya dalam membina tenaga kerja sektor perikanan. Wilayah Sumatera Utara diidentifikasi memiliki minat tinggi untuk penempatan di negara-negara seperti Jepang dan Jerman.
"Komitmen kami bersama kementerian adalah menciptakan peluang dan pembinaan, khususnya di sektor perikanan untuk negara tujuan, seperti Jepang dan Jerman. Berdasarkan data yang dipaparkan Pak Menteri, peminat di sektor ini sangat besar, terutama dari wilayah Sumatera Utara (Sumut)," ujar Fitri Krisnawati Tandjung.
Melalui keterlibatan universitas dan yayasan, KP2MI optimis dapat menutup kesenjangan antara peluang kerja global dengan ketersediaan tenaga ahli Indonesia. Upaya ini difokuskan pada pengalihan total dari pengiriman tenaga kerja tidak terampil menjadi tenaga kerja ahli.
"Data menunjukkan ada lebih dari 258.000 peluang kerja global yang belum terserap. Dengan keterlibatan Yayasan Matauli dan universitas, kita bisa menutup celah tersebut melalui pendidikan vokasi dan sertifikasi yang tepat," tegas Mukhtarudin.
