Pemerintah Korea Utara melayangkan protes keras terhadap Jepang pada Rabu (15/4/2026) setelah Tokyo merilis dokumen diplomatik tahunan yang menolak program nuklir Pyongyang. Penolakan tersebut dianggap sebagai bentuk provokasi serius yang melanggar hak kedaulatan dan kepentingan keamanan negara pimpinan Kim Jong Un tersebut.
Kecaman ini muncul menyusul penerbitan buku biru tahunan oleh Kementerian Luar Negeri Jepang pada pekan lalu. Dalam dokumen resminya, Tokyo secara tegas mengulangi oposisinya terhadap kepemilikan senjata nuklir oleh Korea Utara, sebagaimana dilansir dari Detikcom.
"Posisi tersebut merupakan provokasi serius yang melanggar hak kedaulatan, kepentingan keamanan, dan hak pembangunan negara suci kami," ujar seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Utara dalam pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita resmi KCNA.
Otoritas Pyongyang menegaskan bahwa pengembangan kemampuan pertahanan, termasuk persenjataan nuklir, merupakan bagian dari hak untuk membela diri. Pernyataan tersebut juga melabeli logika diplomasi Jepang sebagai tindakan yang absurd dan serupa dengan metode gangster.
Hingga saat ini, Korea Utara berkomitmen untuk tidak melepaskan aset nuklirnya dan menyebut jalur militer yang mereka tempuh sebagai sesuatu yang tidak dapat diubah. Pyongyang juga berjanji akan terus memperkuat kapasitas persenjataan mereka di masa depan.
Selain masalah nuklir, buku biru Jepang tahun ini menyoroti kekhawatiran atas pengiriman pasukan dan amunisi Korea Utara ke Rusia guna membantu perang di Ukraina. Hubungan antara Tokyo dan Pyongyang sendiri tetap tegang tanpa adanya ikatan diplomatik formal.
Dokumen diplomatik tersebut juga mencatat penurunan penilaian terhadap China untuk pertama kalinya dalam sepuluh tahun terakhir. Tokyo kini menyebut Beijing sebagai tetangga penting, namun menghapus statusnya sebagai salah satu mitra paling penting bagi Jepang.
Pergeseran sikap Jepang terhadap China ini dipicu oleh meningkatnya ketegangan di Selat Taiwan. Pada November lalu, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi sempat memberikan indikasi bahwa Tokyo dapat melakukan intervensi militer jika terjadi serangan terhadap wilayah Taiwan.
